PHK di Gudang Garam dan maraknya rokok ilegal

Jakarta (ANTARA) - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Gudang Garam Tbk baru-baru ini menyita perhatian publik.

Sebanyak 308 pekerja terdampak kebijakan efisiensi akibat penurunan kapasitas produksi. Angka ini bukan sekadar statistik, karena di baliknya ada keluarga, ada kehidupan, ada masa depan yang ikut terguncang.

Namun, di balik tantangan yang muncul, situasi ini juga menjadi momentum penting untuk menata kembali arah kebijakan dan membangun ekosistem industri rokok nasional yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan.

Kebijakan efisiensi yang diambil perusahaan dilakukan melalui skema pensiun dini serta tidak diperpanjangnya kontrak kerja bagi pegawai yang masa kerjanya telah habis.

Keputusan ini tentu tidak mudah, baik bagi manajemen maupun para pekerja. Namun, langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap realitas pasar yang kian menantang.

Situasi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan industri tidak hanya ditentukan oleh keputusan internal perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang menekan sektor ini.

Salah satu faktor terbesar yang memicu penurunan produksi dan menimbulkan efek berantai pada lapangan kerja adalah maraknya peredaran rokok ilegal. Fenomena ini menjadi persoalan serius yang selama ini belum tertangani secara optimal.

Rokok ilegal dijual dengan harga jauh lebih murah karena tidak membayar cukai, padahal dari setiap batang rokok legal, sekitar 78 persen nilainya disetorkan langsung ke kas negara.

Ketika rokok ilegal merajalela, dampaknya berlapis, penerimaan negara tergerus, industri formal kehilangan daya saing, dan pekerja menjadi korban.

Namun, tantangan ini bukan akhir dari segalanya. Justru di sinilah kesempatan besar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, serikat pekerja, dan masyarakat.

Rokok ilegal hanya bisa diberantas bila ada keberanian untuk bertindak, komitmen untuk bekerja sama, dan konsistensi dalam menegakkan aturan.

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, menutup celah distribusi, dan menindak tegas pelanggaran.

Aparat penegak hukum, otoritas bea cukai, serta kementerian terkait harus bergerak terpadu. Dengan koordinasi yang solid, arus rokok ilegal dapat ditekan dan keadilan pasar dapat dipulihkan.

Namun, memberantas rokok ilegal bukan hanya soal penegakan hukum. Masyarakat juga memegang peran kunci. Produk ilegal tetap beredar karena permintaan pasar yang tinggi.

Ketika konsumen memilih produk ilegal karena harganya lebih murah, dampaknya justru kembali pada masyarakat sendiri, penerimaan negara berkurang, industri yang patuh aturan kehilangan keberlanjutan, dan ribuan lapangan kerja terancam.

Kesadaran publik menjadi senjata utama. Memilih produk legal berarti melindungi keberlangsungan industri, menjaga penerimaan negara, dan melindungi masa depan pekerja serta keluarganya.

Industri Formal Terlindungi

Di sisi lain, industri yang taat aturan layak mendapatkan dukungan nyata dari negara. Industri yang mematuhi regulasi, membayar cukai, dan menjaga kualitas produksi harus diberi ruang untuk berkembang dan bersaing secara adil.

Perlindungan terhadap industri resmi tidak hanya soal keberlanjutan usaha, tetapi juga tentang memastikan ribuan keluarga pekerja tetap memiliki kepastian hidup.

Ketika industri formal terlindungi, kesejahteraan pekerja ikut terjaga, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional tetap optimal.

Perlindungan pekerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan. PHK bukan hanya tentang hilangnya pendapatan, tapi ini tentang masa depan keluarga, pendidikan anak-anak, dan stabilitas sosial di tingkat komunitas.

Karena itu, kebijakan yang berpihak pada pekerja perlu diwujudkan melalui program-program konkret. Pemerintah dapat memperkuat jaring pengaman sosial, menyediakan pelatihan keterampilan baru, dan membuka akses pada peluang kerja yang lebih luas.

Pendekatan ini akan membantu pekerja beradaptasi sekaligus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Fenomena PHK di PT Gudang Garam seharusnya menjadi peringatan sekaligus pembelajaran. Pemberantasan rokok ilegal, penguatan regulasi, dan perlindungan tenaga kerja bukanlah agenda yang terpisah, melainkan harus berjalan beriringan.

Stabilitas industri, penerimaan negara, dan kesejahteraan pekerja adalah tiga pilar yang saling terkait. Mengabaikan salah satunya berarti melemahkan seluruh ekosistem.

Lebih jauh, tantangan ini juga membuka ruang untuk membangun tata kelola industri yang lebih transparan dan berkeadilan. Rokok ilegal bukan sekadar persoalan ekonomi, ini adalah isu sosial, politik, dan moral.

Membiarkannya merajalela berarti membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Sebaliknya, memberantasnya berarti memberikan sinyal kuat bahwa negara hadir untuk melindungi yang patuh, menegakkan aturan, dan menjaga keseimbangan pasar.

Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun komitmen nasional. Pemerintah, pelaku industri, serikat pekerja, dan masyarakat memiliki kepentingan yang sama, menciptakan ekosistem industri yang sehat.

Kesadaran kolektif akan dampak rokok ilegal perlu terus ditanamkan, baik melalui edukasi publik maupun kebijakan yang konsisten.

Dengan langkah bersama, ekosistem industri dapat tumbuh lebih kuat, penerimaan negara meningkat, dan kesejahteraan pekerja terjamin.

Penting untuk melihat situasi ini bukan semata sebagai krisis, tetapi sebagai peluang untuk berbenah. Industri rokok nasional berperan besar dalam perekonomian melalui kontribusi cukai dan penyerapan tenaga kerja.

Melindunginya berarti melindungi sumber penerimaan negara, stabilitas fiskal, dan masa depan jutaan keluarga. Dengan keberpihakan yang jelas pada industri resmi dan pekerja, keadilan pasar dapat ditegakkan dan risiko PHK massal dapat ditekan.

Fenomena yang terjadi di PT Gudang Garam adalah refleksi sekaligus pengingat bahwa sebuah ekosistem hanya bisa bertahan bila semua pihak saling mendukung.

Rokok ilegal harus dipandang sebagai ancaman bersama, dan penanganannya memerlukan kebijakan tegas, koordinasi erat, serta kesadaran publik. Perlindungan terhadap industri resmi adalah perlindungan terhadap pekerja, keluarga mereka, dan stabilitas ekonomi nasional.

Dengan langkah nyata, komitmen bersama, dan keberanian politik, tantangan ini dapat diatasi.

Saat industri formal terlindungi, penerimaan negara terjaga, dan kesejahteraan pekerja meningkat, maka Indonesia akan memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Inilah saatnya bergerak bersama, mewujudkan industri yang sehat, adil, dan mampu memberi manfaat bagi semua.

*) Penulis adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).