Makassar (ANTARA) - Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Dewi Chomistriana mengemukakan gedung utama Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan perlu didesain ulang pascadibakar massa dalam demonstrasi berujung kerusuhan pada 29-30 Agustus 2025.
"Karena gedung ini diresmikan tahun 1978 tidak ada (blue print) sehingga kami harus desain ulang. Kemudian gedung sekretariat di belakang itu secara kajian kelihatannya itu perlu rekonstruksi," ujarnya kepada wartawan seusai meninjau Kantor DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa.
Ia menjelaskan dari sejumlah bangunan yang dipantau ada sembilan bangunan terdampak kebakaran. Setelah diidentifikasi cepat, kata dia, paling berat di ruang sekretariat dan gedung utama.
"Artinya dibangun baru. Kami juga mendapat usulan dari DPRD Provinsi bahwa sekarang ini secara kapasitas sudah tidak mencukupi karena sebelumnya (bangunan) di desain hanya 48 ruang fraksi, tapi sekarang sudah ada 85 fraksi," tuturnya.
Selain ruangan pimpinan dan fraksi, kata Dewi, ruangan sekretariat DPRD juga akan didesain ulang termasuk mengakomodasi ruangan tambahan, merekonstruksi kembali, sehingga memerlukan waktu maksimal dua tahun.
"Tentu waktunya juga tidak akan sebentar. Kemungkinan kami butuh waktu tahun anggaran 2026-2027 untuk menyelesaikannya," paparnya.
Kendati demikian, kata Dewi, untuk bangunan gedung utama, meskipun mengalami rusak berat, namun secara struktur bangunan masih bisa digunakan. Begitu juga bangunan yang lain mengalami kerusakan ringan hingga sedang masih bisa perbaiki.
"Jadi kami akan perbaiki hanya bisa diselesaikan sampai dengan Desember 2025. Kami perlu waktu, mungkin bisa diselesaikan sampai Desember 2026," katanya lagi.
Sedangkan gedung utama, kata dia, tidak direkonstruksi karena masih bisa direhabilitasi. Langkah selanjutnya, akan ditindaklanjuti Direktorat Teknik Ahli Struktur untuk melakukan pendalaman sekitar dua pekan dan paling lama sebulan guna mengetahui tingkat kerusakan struktur.
Saat ditanyakan berapa anggaran yang dibutuhkan membangun kembali kantor DPRD Provinsi Sulsel tersebut, Dewi menyatakan belum ada estimasi anggaran karena masih dalam proses perhitungan tim. Tetapi untuk perbaikan ringan dan sedang sekitar Rp99 miliar akan disiapkan
"Kami akan berhitung soal rekonstruksi. Jadi belum kami hitung, karena yang baru kami hitung rusak ringan saja dan sedang. Secara kasar untuk ringan dan sedang sekitar angka Rp99 miliar. Kami harus berhitung yang rekonstruksi rusak berat dan dibangun ulang," tuturnya mengurai.
Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi di sela mendampingi Dirjen Cipta Karya menambahkan pembangunan secara total kantor milik pemerintah provinsi ini di biayai Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
"Tentu, sudah jadi pertimbangan Kementerian PU. Ini dibangun tahun 70-an. Jadi akan ada nanti jalur evakuasi, dan lain-lain. Itu akan menjadi urusan Kementerian PU. Ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat membangun kembali kantor dan fasilitas publik yang rusak saat demonstrasi," ucapnya.
