Makassar (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) meminta Koperasi Desa Merah Putih melakukan registrasi akun dan update pada Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes) untuk mempercepat operasional koperasi.
Sistem ini menjadi pintu gerbang bagi Kopdes untuk mengakses pembiayaan dari pemerintah melalui Bank Himbara.
"Simkopdes ini menjadi pintu masuk yang wajib dipenuhi seluruh koperasi desa agar dapat memperoleh dukungan pembiayaan dari bank-bank Himbara. Tanpa akun Simkopdes, mustahil koperasi bisa mendapatkan pembiayaan,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop) Ahmad Zabadi dalam Rapat Koordinasi Regional Kopdes/Kel Merah Putih di Makassar, Sulsel, Selasa (23/9).
Maka dari itu, dia meminta kepada kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten/ kota hingga Kepala Desa dapat mengoptimalkan dukungannya agar fase operasionalisasi 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Dari total Kopdes/ Kel Merah Putih yang telah dibentuk hingga saat ini, baru sekitar separuh yang memiliki akun dan mengupdate profilnya pada Simkopdes.
Bagi Kopdes yang telah terdaftar, Seskemenkop mengharapkan agar dapat terus melakukan pembaruan data secara berkala sesuai dengan kondisi terkini agar proses penilaian bank berjalan lancar.
“Simkopdes ini bukan sekadar formalitas. Ia menjadi filter utama agar dana yang dialirkan Himbara betul-betul sampai kepada koperasi yang siap secara kelembagaan dan bisnis,” ujarnya.
Selain itu, melalui Simkopdes ini akan menjadi alat bagi pemerintah untuk mendorong seluruh transaksi dari Kopdes/Kelurahan Merah Putih terutama dengan mitra kerjanya dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Dengan sistem digital, transaksi akan lebih aman, mudah dan terjamin validasinya.
"Ini penting karena untuk memastikan proses bisnisnya Kopdes nanti transparan dan akuntabel, maka prosesnya ini kita berbasis pada digital," ujarnya.
Selain dukungan dari sisi pembiayaan, pemerintah juga telah menyiapkan tenaga pendamping (business asistant) yang akan ditempatkan di Kopdes/ Kel Merah Putih yang bertanggung jawab pada 10 unit Kopdes setiap satu tenaga pendamping.
Kemudian akan ditempatkan Project Management Officer (PMO) yang akan ditempatkan di Dinas Koperasi di tingkat Kabupaten/ Kota untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan seluruh proses bisnis Kopdes/ Kel Merah di masing-masing Kabupaten/ Kota.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman membenarkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh mayoritas Kopdes Merah Putih di wilayahnya adalah keterbatasan modal kerja.
Sehingga diperlukan upaya percepatan dukungan pemenuhan modal kerja untuk mendorong operasional lebih masif.
“Dari 3.059 Kopdes, baru 38 yang operasional di mana kendala utama memang soal permodalan,” kata Jufri.
Ke depan seluruh Kopdes/ Kel Merah Putih di Sulawesi Selatan dapat mengembangkan unit usahanya terutama untuk mendukung program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan dan lainnya.
“Persoalan kelembagaan memang berat, apalagi bagi koperasi yang baru mulai. Tapi kalau bisa akses kredit, hasilnya akan luar biasa,” ujarnya.
Rapat Koordinasi Regional Kopdes/Kel Merah Putih di Makassar turut dihadiri jajaran eselon I Kementerian Koperasi, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Anggota DPR RI Komisi VI Ismail, serta perwakilan BUMN mitra program.
Peserta Rakor terdiri dari Kepala Dinas Bidang Koperasi provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.
