BNN Papua Perbanyak Pembentukan Kantor Daerah

Selasa, 20 Januari 2015 15:23 WIB

"BNN tingkat kabupaten baru satu yakni di Kabupaten Jayapura...

Jayapura (ANTARA Sulsel) - Badan Nasional Narkotika Provinsi Papua terus mendorong dan memperbanyak pembentukan kantor daerah di tiap kabupaten/kota.

"BNN tingkat kabupaten baru satu yakni di Kabupaten Jayapura. Tahun ini, dharapkan segera berdiri tiga kantors BBN daerah dan sedang proses di Menpan," kata Kepala BNN Papua Antonius Kadarmanta di Kota Jayapura, Selasa.

Kadarmata mengungkapkan tiga kantor BNN daerah atau kabupaten yang sedang diproses pengusulan ke Kementerian PAN, yaitu BNN Kabupaten Keerom, BNN Kabupaten Mimika dan BNN Kota Jayapura.
"Pengusulan ini sedang diproses di Menpan, untuk itu kami minta bantuan dan dukungan dari tiap bupati dan wali kota dalam proses pendiriannya," katanya.

Jika hal itu diproses dan disetujui oleh Menpan, lanjut Kadarmanta, maka secara serentak ada 70 BNN kabupaten/kota secara nasional berdiri.

"Hingga kini sudah ada 100 kantor BNN kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Untuk provinsi sudah semua, jadi total untuk kabupaten/kota tahun ini ada 70 yang akan berdiri secara serentak, tiga diantaranya di Papua," katanya.

Mengapa tiga tempat itu yang menjadi prioritas pendirian kantor BNN tingkat daerah, Kadarmanta menjelaskan bahwa dari hasil survey, ketiga daerah ini paling rawan.

"Di Mimika peredaran narkoba yang sudah masuk itu opium, sabu dan xtc. Kalau di Keerom hasil penelitian peredarannya malah lebih tinggi dari Kabupaten Jayapura dan untuk Kota Jayapura, juga demikian, ada peredaran ganja lewat laut dari Papua Nugini," katanya.
Kadarmanta juga menyampaikan jika pembentukan tiga kantor BNN yang baru itu dilakukan dan disetujui maka, pemerintah kabupaten/kota harus segera memberikan dukungan, seperti penyediaan lahan yang memadai untuk pendirian kantor BNN yang dimaksud.

"BNN Pusat telah berkomiten untuk terus mencegah dan memberantas perdaran narkoba diseluruh Indonesia,dan BNN Papua juga demikian, salah satunya dengan mengusulkan pembentukan kantor daerah agar dalam menjalankan tugas bisa lebih cepat dan tepat, tentunya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat diperlukan," katanya. J. Susilo