Pemkot Makassar dan KKP perkuat pengembangan hilirisasi produk perikanan

Kamis, 8 Januari 2026 21:22 WIB

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (kiri) saat menerima kunjungan dari Balai Pengendalian, Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar membahas penguatan hilirisasi produk perikanan di Makassar, Kamis (8/1/2026). ANTARA/HO-Pemkot Makassar

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, melalui Balai Pengendalian, Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pengembangan hilirisasi produk perikanan.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Makassar, Kamis, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mengoptimalkan potensi kelautan sebagai salah satu kekuatan daerah tersebut sebagai kota maritim.

"Kami menyambut baik kolaborasi yang terbangun antara Pemerintah Kota Makassar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya yang berkaitan langsung dengan penguatan peran Dinas Perikanan dan Pertanian," ujar dia.

Munafri Arifuddin mengatakan sebagai daerah pesisir, kota Makassar memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah dan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Ia mencontohkan sejumlah pengembangan potensi kelautan yang telah dilakukan salah satu perusahaan di Biringkanaya yakni ekspor perikanan, dan menunjukkan hasil positif.

"Seperti yang kita lihat di Biringkanaya beberapa waktu lalu, itu luar biasa. Begitu juga dengan pengembangan landak laut tempo hari. Ini menunjukkan banyak hal yang sebenarnya bisa kita kembangkan dari laut kita," katanya.

Appi sapaan akrab Munafri menyebutkan, potensi tersebut harus diiringi dengan penguatan hilirisasi dan inovasi produk olahan perikanan.

Ia mengatakan maraknya produk makanan olahan berbahan baku impor maupun ultra processed food, sementara Makassar justru memiliki bahan baku laut berkualitas tinggi.

"Sekarang ini bahan-bahan makanan olahan menjamur di mana-mana. Padahal kita punya raw materials (bahan mentah) yang sangat baik. Ini yang harus kita jalankan bersama," katanya menerangkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Makassar Mohammad Zamrud menjelaskan kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen KKP untuk mendukung program pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Makassar.

"Pertemuan ini sekaligus menyampaikan perubahan nomenklatur dan penguatan tugas kelembagaan sesuai regulasi terbaru," katanya.

Perubahan tersebut, lanjutnya, merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 yang berlaku efektif per 31 Desember 2025.

Zamrud mengaku perubahan itu secara resmi menghapus fungsi karantina dan memperkuat peran pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

"Tujuan kami hadir di sini adalah untuk menyatakan komitmen kami dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Makassar," ujar dia.