Belanja pemerintah pusat di Sulsel mencapai Rp22,8 triliun pada 2025

Selasa, 27 Januari 2026 12:53 WIB

Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Selatan Supendi (tengah) saat memaparkan penggunaan dana APBN Kita di Makassar, Selasa (27/1/2026). ANTARA/Muh Hasanuddin

Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan (Sulsel) Supendi mengatakan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di provinsi itu mencapai Rp22,8 triliun hingga 31 Desember 2025.

"Untuk belanja pemerintah pusat di Sulsel ini terealisasi Rp22,8 triliun dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp24,3 triliun, atau mencapai sekitar 93,25 persen," ujar dia di Makassar, Selasa.

Ia mengatakan belanja pemerintah tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Pengelolaan anggaran, lanjutnya, diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk berbagai program prioritas kementerian dan lembaga yang telah mengalami restrukturisasi.

"Kebijakan ini bertujuan memastikan belanja negara tetap efektif, efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Adapun belanja dari sisi belanja pegawai, pemerintah pusat di Sulawesi Selatan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp10,9 triliun atau 98,58 persen dari pagu Rp11 triliun.

Anggaran itu digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, uang makan, serta uang lembur bagi sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri, 14 ribu guru dan dosen, 35 ribu pegawai negeri sipil, serta 9 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bertugas di wilayah Sulawesi Selatan.

Sementara itu, belanja barang tercatat terealisasi sebesar Rp9,1 triliun atau 87,99 persen dari pagu Rp10,3 triliun.

Belanja itu, menurut dia, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga, termasuk layanan perkantoran serta pengadaan barang dan jasa pada 767 satuan kerja yang tersebar di 52 kementerian dan lembaga di Sulawesi Selatan.

Untuk belanja modal, hingga akhir Desember 2025 realisasi mencapai Rp2,8 triliun atau 50,12 persen dari pagu Rp3,1 triliun.

"Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan berbagai infrastruktur strategis, di antaranya jembatan gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo, dan Palambuta, pengembangan fasilitas pelabuhan di Kalatoa dan Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, serta pembangunan sarana dan prasarana gedung Kampus UIN Alauddin," katanya menjelaskan.

Selain belanja tersebut, pemerintah pusat juga menyalurkan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) yang terealisasi sebesar Rp101,6 triliun dari pagu Rp101,7 triliun atau sekitar 99,90 persen.

Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah tersalurkan sebesar Rp101,1 miliar atau 99,41 persen dari pagu Rp101,7 miliar.

Bantuan ini diberikan kepada sekitar 5 ribu penerima yang tersebar di 11 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Supendi menegaskan realisasi belanja negara yang terjaga ini diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat pelayanan publik, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Sulawesi Selatan hingga akhir tahun anggaran 2025.