Kemenkum Sulbar dorong performa kinerja kehumasan

Selasa, 10 Maret 2026 20:35 WIB

Sosialisasi Media Monitoring: Media Konvensional dan Media Sosial yang diselenggarakan oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Selasa (10/3/2026), secara virtual. (ANTARA/dok)

Mamuju (ANTARA) - Kakanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim menyebut bahwa pengelolaan komunikasi publik yang baik harus didukung dengan pemantauan media yang efektif dan terstruktur.

Hal ini sebagai upaya untuk memastikan informasi terkait kinerja dan layanan Kementerian Hukum dapat tersampaikan secara cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.

“Untuk itu, jajaran kehumasan perlu terus meningkatkan kapasitasnya, termasuk dalam melakukan pemantauan pemberitaan di berbagai platform media agar setiap informasi yang berkembang dapat segera direspons dengan tepat,” sambungnya di sela kesempatannya, Selasa.

Terkait dengan itu, Ketua Tim Humas, Muh Kasim bersama sejumlah Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi Media Monitoring: Media Konvensional dan Media Sosial yang diselenggarakan oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Selasa (10/3/2026), secara virtual.

Pelaksanaan kegiatan itu juga diikuti oleh perwakilan unit kerja Eselon I, antara lain DJKI, BSK, PP, dan BPHN, serta para pengelola kehumasan dari Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Hukerma) Kementerian Hukum, Ronald Lumbuun, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi dalam pelaksanaan media monitoring antara Kementerian Hukum dengan mitra pemantauan media, yakni PT Kurasi.

Menurut Ronald, pemantauan pemberitaan baik di media konvensional maupun media sosial menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan komunikasi publik yang efektif.

Ia juga menegaskan bahwa fungsi kehumasan memiliki peran strategis dalam membangun citra organisasi.

“Kehumasan merupakan wajah organisasi. Baik atau tidaknya citra Kementerian Hukum di tingkat pusat, kantor wilayah, hingga UPT sangat bergantung pada kualitas komunikasi publik yang dijalankan oleh masing-masing unit,” ujarnya.

Selain itu, menjelang arus mudik Lebaran 2026 atau 1447 Hijriah, seluruh jajaran kehumasan di lingkungan Kementerian Hukum juga diminta menggunakan tagar tematik yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Pemerintah, yakni #NyamanBersama.