Dinkes Sulbar percepat peneribitan sertifikat laik higienis

Rabu, 11 Maret 2026 18:56 WIB

Kepala Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Sulbar dr Nursyamsi Rahim. ANTARA/HO-Diskominfo Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sulawesi Barat melalui Tim Kerja Program Kesehatan Lingkungan menerima audiensi Koordinator Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sulbar, membahas percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Pertemuan ini membahas percepatan penerbitan SLHS bagi fasilitas penyedia pangan yang terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulbar," kata Kepala Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Sulbar dr Nursyamsi Rahim di Mamuju, Rabu.

Percepatan penerbitan SLHS, katanya, akan dilakukan melalui sejumlah langkah strategis, di antaranya peningkatan koordinasi lintas sektor dan percepatan proses inspeksi kesehatan lingkungan dan pembinaan kepada pengelola tempat pengolahan pangan.

Selain itu, pendampingan dalam pemenuhan persyaratan higienis sanitasi oleh Tenaga Sanitasi Lingkungan (TSL) di kabupaten dan puskesmas.

"Percepatan penerbitan SLHS menjadi sangat penting untuk memastikan setiap fasilitas pengolahan makanan dalam program MBG benar-benar memenuhi standar kesehatan. Dengan demikian, kualitas dan keamanan pangan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjamin," katanya.

Koordinator Regional SPPG Sulbar Firazh menyampaikan bahwa percepatan penerbitan SLHS penting karena sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa suatu sarana pengolahan pangan telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi sesuai standar kesehatan.

Hal itu, katanya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan.

Keberadaan SLHS, katanya, penting untuk memastikan seluruh proses pengolahan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan hingga penyajian telah memenuhi standar higiene sanitasi pangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal itu, kata dia, bertujuan mencegah risiko kontaminasi pangan serta menjamin keamanan makanan bagi masyarakat penerima manfaat program.

"Kegiatan monitoring akan dilakukan secara berkala untuk memastikan sarana yang telah memperoleh SLHS tetap menjaga standar higienis sanitasi dalam operasionalnya," kata Firazh.