Pemkot Makassar percepat pembangunan jalan Leimena atasi kemacetan

Jumat, 10 April 2026 14:35 WIB

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (tengah) memimpin rapat pembangunan jalan alternatif Dr Leimena yang menghubungkan tiga kecamatan untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas di Makassar, Kamis (9/4/2026). ANTARA/HO-Pemkot Makassar

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bersama pihak swasta mempercepat proses pembangunan jalan alternatif Dr Leimena yang menghubungkan Kecamatan Manggala dan Kecamatan Tamalanrea, serta Kecamatan Panakkukang untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Makassar, Jumat, mengatakan pembangunan jalan alternatif sangat mendesak karena selama beberapa tahun, akses utama jalan Dr Leimena sudah sangat macet sehingga dibutuhkan solusi seperti jalur alternatif.

"Proyek yang digagas sebagai akses pengurai kepadatan lalu lintas ini tidak hanya menjadi infrastruktur penghubung antarwilayah, tetapi juga bagian dari strategi besar penataan kawasan berkembang di koridor Nipa-Nipa dan sekitarnya," ujarnya.

Munafri Arifuddin mengatakan Pemerintah Kota Makassar bersama pihak swasta kini mengakselerasi tahapan krusial, khususnya pembebasan lahan yang telah mencapai sekitar 60 persen.

Upaya percepatan ini dilakukan agar target penyelesaian pembebasan lahan pada Juli 2026 dapat tercapai, sehingga seluruh aspek legalitas proyek bisa dinyatakan bersih pada Oktober 2026 sebelum resmi diserahkan ke pemerintah kota.

"Dengan panjang jalan dirancang sekitar 1,3 kilometer di atas lahan seluas kurang lebih 6 hektare, kehadiran jalan alternatif Riverside ini diproyeksikan menjadi solusi konkret atas meningkatnya mobilitas warga, seiring pesatnya pembangunan kawasan hunian baru," katanya.

Munafri menyebut, sedikitnya empat klaster perumahan dengan total sekitar 600 unit rumah tengah dikembangkan di wilayah tersebut, yang secara langsung akan meningkatkan volume lalu lintas dalam waktu dekat.

Tak hanya dari sisi kebutuhan, proyek ini juga diperkuat dari aspek perencanaan dan legalitas. Akses jalan alternatif tersebut telah tercantum dalam data perencanaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta dokumen AMDAL kawasan, menandakan kesiapan dari sisi regulasi untuk segera direalisasikan.

Dukungan lintas sektor pun terus mengalir. Pemerintah Kota Makassar melalui koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang memastikan bahwa rencana pembangunan ini mendapat respons positif.

Sinkronisasi teknis pun tengah dilakukan agar proyek dapat berjalan selaras dengan ketentuan pengelolaan wilayah sungai dan tata ruang.

"Dengan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta, pembangunan jalan alternatif ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek mengurai kemacetan, tetapi juga fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan," ucapnya.

Pimpinan Kalla Land & Property, Ricky Theodores, selaku pihak swasta menjelaskan bahwa proyek jalan alternatif Riverside dirancang sepanjang 1,3 kilometer dengan luas lahan sekitar 6 hektare.

Ia merincikan progres pembebasan lahan saat ini telah mencapai sekitar 60 persen, sementara 40 persen sisanya masih dalam proses.

"Kami menargetkan pembebasan lahan selesai bulan Juli, sehingga pada Oktober seluruh legalitas sudah bersih sebelum diserahkan ke pemerintah kota," jelas Ricky.