DPRD Makassar usulkan penambahan staf BAK

Rabu, 8 April 2015 19:34 WIB

"Penambahan staf sebagai solusi untuk memperlancar proses pencairan anggaran belanja daerah...

Makassar (ANTARA Sulsel) - DPRD Makassar mengusulkan penambahan tenaga staf Badan Aset dan Keuangan (BAK) Pemerintah Kota Makassar karena hampir seluruh unit kerja Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto mengeluhkan rendahnya penyerapan anggaran tersebut.

"Penambahan staf sebagai solusi untuk memperlancar proses pencairan anggaran belanja daerah yang dikeluhkan seluruh SKPD," ujar Sekretaris Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Rudianto Lallo, Rabu.

Dia mengatakan, sebagian besar SKPD tidak mampu mencapai target belanja daerah pada triwulan pertama. Dari target 25 persen, belum ada satupun SKPD yang mampu memenuhi target realisasi itu.

Bahkan dengan rendahnya penyerapan anggaran itu, hampir seluruh SKPD yang dipanggil untuk menggelar rapat monitoring dengan evaluasi (Monev) bersama DPRD menyatakan hal yang sama yakni kurangnya staf BAK dalam mencairkan anggaran.

"Pemecahan masalahnya adalah tenaga staf BAK ditambah. Supaya tidak ada lagi alasan jika ada yang berhalangan. Umumnya mereka mengaku banyak staf yang dimutasi," katanya.

Menurut Rudi, kebutuhan SKPD terhadap tambahan tenaga staf BAK sangat mendesak. Sebab staf tersebut merupakan pintu bagi SKPD untuk menyalurkan anggaran daerah kepada sejumlah program belanja strategis. Termasuk mengurusi tender yang berkaitan dengan belanja.

Dia mengatakan sejauh ini banyak program Pemerintah Kota yang sekadar angan-angan. Sebab meski telah disusun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanannya tidak jelas.

"Untuk apa program yang sangat banyak kalau penyerapannya lamban. Artinya, anggaran yang sangat besar yang sekitar Rp3 triliun lebih itu tidak dirasakan masyaralat. Mending sedikit tapi jelas," ucapnya.

Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat, Mudzakkir Ali Djamil, juga menyayangkan banyaknya anggaran belanja daerah yang belum terserap. Menurut dia, itu tidak terjadi karena pimpinan SKPD yang tidak baik. Melainkan anggaran yang minim, sehingga mereka tidak dapat berbuat banyak.

Muzakkir menganggap penyerapan anggaran terbilang buruk. Sebab selain di bawah target, uang yang terserap lebih banyak untuk membiayai belanja pegawai.

"Belum ada yang betul-betul bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Target belanja 25 persen itu hanya tercairkan sekitar 2-10 persen. Itupun hanya terserap ke belanja pegawai," kata dia.

Saat ini diketahui setiap staf BAK mengurusi tiga SKPD. Nantinya, diharapkan berlaku sebaliknya. Yakni, tiga orang staf dipekerjakan untuk satu SKPD. Dengan demikian, tidak ada lagi yang akan bermasala dengan pencairan anggaran. Agus Setiawan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.