Perumahan PNS Diprotes Oleh Dewan
Parepare, Sulsel (ANTARA Sulsel) - Perumahan PNS Bandar Madani di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menuai protes dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Kisruh tentang perumahan PNS 1.000 unit yang dianggap bermasalah tersebut, dibahas dalam rapat dengar pendapat yang menghadirkan sejumlah pihak terkait, Selasa.
Dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri sejumalah anggota DPRD Kota Parepare itu, juga melibatkan pihak dari CV Karya Pare selaku rekanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah, Dinas Tata Kota, Bapertarum serta Ketua Koperasi PNS.
Anggota Komisi A DPRD Kota Parepare, HA Rahman Saleh dalam rapat dengar pendapat itu mengatakan, meskipun sejumlah PNS telah melakukan akad kredit dengan pihak Bank Tabungan Negara (BTN) empat tahun silam, namun hingga saat ini perumahan itu belum layak huni, karena belum teraliri listrik dan air.
Demikian juga, lanjut Rahman, dari 1.000 unit yang direncanakan akan dibangun oleh pihak pengembang dilokasi tersebut, namun higga saat ini baru ada sekiatar 150 unit rumah yang ada dan masih dalam kondisi yang memprihatinkan.
" Kami minta kepada pimpinan dewan agar sesegera mungkin membentuk satu tim investigasi guna mengetahui dimana letak permasalahan perumahan PNS ini," kata Rahman Saleh.
Hal serupa juga dikeluhkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, HA Ridha Ali, menurut Ridha Ali, sangat disayangkan pihak Pemerintah Kota Parepare memberi kesempatan kepada pengembang yang dianggap tidak mampu, namun diberi kesempatan untuk membangun perumahan PNS tersebut.
" Para PNS yang sudah melakukan akad kerdit dengan pihak BTN saya anggap terzalimi, karena meskipun gaji mereka dipotong setiap bulannya, namun hingga saat ini belum bisa menikmati rumah miliknya," jelas Ridha.
Menanggapi keluhan para anggota dewan tersebut, Fery Tandiady, Komisaris CV Karya Pare berjanji akan melakukan perbaikan rumah milik PNS tersebut jika nantinya pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sudah memasang jaringan listrik dan air.
" Saya janji akan melakukan perbaikan atas rumah yang saat ini kondisinya sudah rusak, asal PLN dan PDAM sudah memasang jaringan keperumahan itu, karena selama ini pihak kami sudah lama memasukkan permohonan pemasangan jaringan tersebut, namun hingga saat ini belum terealisasi," jelasnya.
Sementara itu Anwar, salah seorang pemilik rumah mengaku, setiap bulan gajinya masih terus dipotong sebanyak Rp360.000 perbulan untuk membayar angsuran perumahan tersebut.
Anwar merasa selama ini dirinya dijebak, karena pada saat melakukan akad kredit dengan pihak BTN, dia beserta pemilik rumah lainnya dijanjikan rumah siap huni lengkap dengan fasilitas listrik dan air PDAM.
" Kami pernah dijanji oleh pihak pengembang untuk sesegera mungkin memasang fasilitas listrik dan air PDAM, makanya kami tertarik untuk menandatangani kontrak akad kredit tersebut, tapi kok sampai saat ini belum juga terealisasai, jelas Anwar dengan nada kesal.
Lebih lanjut Anwar mengatakan, rumah type 36 miliknya saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, karena rumah miliknya sudah mengalami kerusakan yang cukup parah seperti pintu rumah yang sudah hilang, jendela yang rusak serta kondisi plafon yang sudah runtuh.
Anwar berharap, agar rumah miliknya cepat teraliri oleh listrik dan air PDAM agar dia dapat tinggal dirumah miliknya.
(T.PSO-098/S016)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
