Legislator DPR-RI khawatirkan masalah DPT

Selasa, 11 Agustus 2015 05:20 WIB

"Menyangkut soal bertambahnya DPT di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, KPUD dan Pemkab Gowa...

Makassar (ANTARA Sulsel) - Legislator DPR-RI Akbar Faisal mengkhawatirkan Data Pemilih Tetap (DPT) di beberapa kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015, tidak menjadi masalah dikemudian hari.

"Menyangkut soal bertambahnya DPT di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, KPUD dan Pemkab Gowa harus lebih transparan. DPT dapat mempengaruhi hasil karena juga berpotensi membuat kekalahan satu pihak dan kemenangan pihak lain," kata Akbar Faisal di Makassar, Senin.

Khusus di Kabupaten Gowa, Akbar Faisal yang juga Legislator Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) itu berharap agar KPUD benar-benar melakukan verifikasi adanya potensi tambahan DPT sebanyak 54 ribu dari sekitar 557 ribu pemilih di Gowa.

"Kalau ada upaya pemerintah yang mencoba melakukan perubahan DPT, maka sebaiknya dihentikan karena hukumannya sangat jelas. Saya akan mengawasinya dan saya meminta agar anggota DPRD Gowa dapat menyoal potensi bertambahnya DPT di Gowa," katanya.

Kedatangan Akbar di Sungguminasa, Gowa mendapat sambutan dari pasangan bakal calon Bupati Tenri Olle-Hairil Muin. Juga hadir sejumlah pimpinan parpol dari Nasdem, PPP dan Gerindra yang menjadi pengusung kakak kandung Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo itu.

Dalam kesempatan itu, Akbar meminta agar KPUD dapat bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Dia mengingatkan KPUD, khususnya yang berkaitan dengan proses pendaftaran pasangan calon sudah berlangsung.

"Saya berharap seluruh proses pilkada berjalan aman. Seluruh tahapan harus berlangsung dengan baik, supaya kita dapatkan hasil dari pilihan rakyat yang terbaik," harapnya.

Anggota Komisi III DPR RI ini mengemukakan khusus Kabupaten Gowa yang banyak disebut sebagai wilayah zona merah, tentu diharapkan dapat meminimalkan riak.

"Kita berharap tak ada riak yang terjadi di Gowa. Dalam pelaksanaan kampanye tidak melakukan hal hal yang menyakiti perasaan rakyat. Tidak boleh ada negatif campaign," jelasnya.

Disinggung soal pengamanan, mantan anggota Fraksi Hanura DPR-RI ini mengaku telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat karena peran pengamanan sangat vital.

"Dana pengamanan pelaksanaan Pilkada di 269 daerah sekitar Rp1,1 triliun lebih. Meskipun masih ada kekurangan sebesar Rp550 miliar. Untuk Gowa saya belum tahu secara persis berapa," ucapnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.