Ormas gelar diskusi ketenagakerjaan sambut "May Day"

Selasa, 19 April 2016 06:36 WIB

Ilustrasi-Sejumlah buruh dari berbagai organisasi melakukan unjuk rasa ketika memperingati Hari Buruh Sedunia di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/5). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

"Intinya ini mengetahui apa saja yang selama ini masih menjadi persoalan antara pihak perusahaan dan buruh...

Makassar (ANTARA Sulsel) - Organisasi kemasyarakat Laskar Merah Putih Sulawesi Selatan menggelar diskusi tentang ketenagakerjaan bertema "Kerja Layak, Upah Layak, Hidup Layak" dalam rangka menyambut peringatan Hari Buruh atau "May Day" pada 1 Mei 2016.

Ketua Bidang Perlindungan Tenaga Kerja Laskar Merah Putih Muh Amin di Makassar, Selasa, mengatakan dialog atau diskusi itu untuk mencari solusi atau jalan terbaik dari berbagai persoalan yang terjadi antara pengusaha dan buruh.

"Intinya ini mengetahui apa saja yang selama ini masih menjadi persoalan antara pihak perusahaan dan buruh. Untuk itu, kita coba mencari solusi dan berharap kedua pihak mampu menyelesaikan perselisihan dengan mengedepankan proses mediasi atau kekeluargaan," katanya.

Pada diskusi itu, kata dia, sengaja dihadirkan sejumlah pihak yang terkait tentang ketenagakerjan, seperti Dinas Tenaga Kerja Makassar, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, KSPSI Sulsel, Apindo Makassar, serta LBH Makassar, dan sejumlah perwakilan buruh.

Pihaknya sekaligus berharap dengan diskusi awal itu bisa lahir suatu kesepakatan atau solusi yang terbaik antara kedua pihak.

Ormas Laskar Merah Putih juga fokus dan komitmen untuk bersama-sama menegakkan hukum ketenagakerjaan dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Selanjutnya secara bersama-sama mengawal dan menyelesaikan perselisihan pekerja dan pengusaha apabila terjadi pengaduan atau pelaporan terkait hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha.

Dalam kesempatan itu, ormas tersebut mengaku siap bertindak tegas dengan melaporkan perusahaan yag ada di Sulsel, apabila ke depan menemukan perusahaan yang memberikan gaji atau upah buruh di bawah standar UMP.

"Kami serius terhadap persoalan buruh sehingga apabila ada temuan maupun laporan maka kami wajib hukumnya mengadvokasi buruh tersebut kecuali memang jika buruh itu telah melanggar hukum atau menjalani proses persidangan," ujarnya.

Kepala Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel Darwis menyatakan yang menjadi permasalahan sejauh ini karena masih minimnya produktivitas buruh di lapangan.

"Sejauh ini, kebijakan UMP sendiri masih seputar kebutuhan hidup lajang jadi tidak mungkin akan membuat masyarakat menjadi sejahtera," katanya.