DPRD Protes APBDP Tidak Berpihak ke Masyarakat
Makassar (ANTARA Sulsel) - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memprotes kebijakan anggaran APBD Perubahan (APBDP) 2009 karena dinilai lebih banyak untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) dibanding untuk kegiatan yang mengarah langsung pada kesejahteraan rakyat.
"Belanja langsung yang ditujukan ke pejabat lebih banyak ketimbang ke masyarakat. Harus ada penjelasan kenapa bisa seperti itu," kata anggota panitia anggaran (Panggar) DPRD Sulsel HM Adil Patu di Makassar, Kamis.
Hal yang sama dikatakan anggota panggar lainnya, Mapperassa Tutu bahwa penambahan anggaran tidak sepatutnya ditujukan pada eksekutif.
"Saya melihat anggaran sangat banyak untuk peningkatan SDM eksekutif. Tidak perlu itu, mubazir saja," ujarnya
Jumlah anggaran untuk peningkatan SDM aparat bertambah Rp900 juta dari Rp10,8 miliar pada APBD pokok menjadi Rp11,7 miliar pada APBD Perubahan 2009.
Demikian juga dengan penambahan pada program pembeerdayaan masyarakat desa sebesar Rp487 juta dinilai tidak tepat karena sudah ada pengalokasian dalam PNPM.
Secara keseluruhan jumlah belanja langsung untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengalami penambahan sekitar Rp47 miliar dari Rp865 miliar menjadi Rp912 miliar.
Sementara untuk sekretariat DPRD Sulsel juga mengalami penambahan pada belanja langsung sebesar Rp2,5 miliar dari Rp38,6 miliar menjadi Rp41,1 miliar pada APBD Perubahan.
Menurut anggota panitia legislasi DPRD Sulsel Muh Ramli Haba dana tersebut dipersiapkan untuk pembentukan panitia khusus penggodokan peraturan daerah dan tata tertib DPRD.
(T.PSO-099/N002)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
