Pemkab Sidrap Rintis Kota Terpadu Mandiri
Sidrap, Sulsel (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi selatan (Sulsel), saat ini menggodok rencana program transmigrasi yang berpola Kota Terpadu dan Mandiri (KTM).
Untuk program tahap awal, telah dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, (Sulsel).
Selain itu belum lama ini tim dari Direktur Perencanaan Pemukiman dan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Dr Ir Benar Darius Ginting, Tim Teknis UMI yang dipimpin, Ir Yasnawi Idrus meninjau langsung dan bertatap muka dengan pihak Pemkab Sidrap dalam hal ini diwakili Sekkab Drs H Hasanuddin Syafiuddin M Si.
Ketua Tim Teknis UMI, Ir Yasnawi Idrus MT dalam kunjungan itu belum lama ini mengungkapkan, lokasi di Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Pitu Riawa direncanakan menjadi lokasi pengembangan pola transmigrasi tersebut.
Digambarkan bahwa KTM itu pola transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya direncanakan menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan.
Lokasi yang direncanakan yaitu, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Pitu Riawa dengan lokasi pusat, 120 hektare.
Yasnawi Idrus yang juga dosen Fakultas Teknis Sipil UMI itu menambahkan, syarat minimal transmigrasi pola KTM tersebut, lokasinya sekitar 18 ribu hektare dan berdaya tampung 9.000 kepala keluarga (KK).
Ketua tim itu menggambarkan, saat ini dalam tahap verifikasi dan hasilnya akan dikirim ke pusat untuk dipertimbangkan oleh Depnakertrans.
Kepala Dinas Sosial dan Nakertrans A Baharuddin dalam kesempatan yang sama mengatakan, Bupati Sidrap melihat ada potensi pengembangan transmigrasi dengan pola KTM itu sehingga diusulkan ke pusat.
Menurutnya, tim akan turun ke lapangan untuk memantau keadaan dan kondisi yang sebenarnya.
"Jadi mudah-mudahan konsep ini bisa terealisasi tahun 2010 mendatang," ujar Kadis Sosial dan Nakertrnas Sidrap ini.
Sedangkan, Benar Darius Ginting mengatakan, kedatangan ke Sidrap setelah Depnakertrans menerima surat dari Bupati Sidrap, dan selanjutnya Menakertrans mendisposisikan ke Ditjen Perencanaan Pemukiman untuk turun ke lapangan.
(T.PSO-098/Z002)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
