Dirjen Hubla Tekankan Semua Instansi Pelabuhan Solid

id Dirjen perhubungan laut, instansi pelabuhan

Makassar (Antara Sulsel) - Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Agus H Purnomo menekankan bahwa semua instansi di pelabuhan harus kompak dan solid.

Hal itu dikemukakan Dirjen Hubla dalam pengarahannya saat menjadi narasumber sekaligus membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang Transformasi Pengelolaan di kawasan timur Indonesia dan Program Tol Laut Pemerintah yang digelar PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) di Makassar, Kamis.

"Kita semua harus kompak, harus solid. Ayo kita kompak berbuat untuk negeri ini," tegas Agus.

Selain kompak dan solid, Agus juga meminta agar seluruh instansi di pelabuhan untuk selalu bersinergi dengan pihak lain. Serta selalu berpikir positif dan tidak saling menyalahkan.

Hal lain yang tak kalah pentingnya, sesuai instruksi Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, institusi pelabuhan harus memaksimalkan online dan digital mengingat saat ini sudah era digital.

Agus juga menuturkan, ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) harus bertumbuh. Karena itu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pihak Pelindo, agar semua pelabuhan yang disinggahi kapal tumbuh ekonominya, terutama pelabuhan-pelabuhan di KTI.

Jika ekonomi wilayah tumbuh, lanjut dia, otomatis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga akan tumbuh. Namun menurutnya, APBN harus tumbuh tetapi yang paling penting adalah pertumbuhan ekonomi daerah. Semua pelabuhan harus bisa mengeluarkan biaya yang kompetitif.

Karena tujuan Tol Laut, supaya semua barang kebutuhan masyarakat bisa tersebar di seluruh Indonesia dengan harga yang masih pantas. Tentunya, kita semua berharap agar negeri ini bisa bersaing dengan negeri yang lain," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung juga melakukan expose tentang "Quick Win Transformasi" Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia Timur.

Menurut Doso, selama ini pihaknya sudah melakukan 8 hal untuk "quick win" penurunan biaya stik dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu konektivitas pelabuhan pemerintah dan pelabuhan komersial.

Selain itu, pihaknya juga melakukan pengerukan, pelimpahan pemanduan, simplifikasi tarif yang direvitalisasi dalam bentuk tarif paket. Perubahan proses penetapan tarif, kegiatan bongkar muat barang umum di Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Pengoperasian fasilitas APBN di pelabuhan umum komersial, serta pengelolaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan setempat.
Pewarta :
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar