Sekprov Sulbar minta OPD selaraskan program gubernur-wagub

Senin, 26 Februari 2018 21:22 WIB

Sekda Sulbar Ismail Zainuddin (FOTO/Humas Pemprov Sulbar)

Mamuju (Antaranews Sulsel) - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Ismail Zainuddin meminta tiap unit kerja yang ada di lingkungan pemerintah setempat dalam menyusun program harus sejalan dan searah dengan pencapaian visi misi gubernur dan wakil gubernur yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022.

"Itu merupakan modal utama yang harus kita pegang. Kalau tidak berawal dari situ maka bisa saja program tersebut menjadi tidak prioritas. Kita sudah konsisten bahwa setiap program harus merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022," ujar Ismail Zainuddin, pada Sosialisasi Awal Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Provinsi Sulbar, akhir pekan lalu.

Ismail juga menyarankan agar jangan menyusun RAD jika masih ada sistem atau instrumen yang tidak mendukung.

"Penyusunan RAD harus betul-betul tepat sasaran, jangan melakukannya kalau masih ada satu sistem yang tidak berfungsi. Untuk itu, yang lebih pertama kita lakukan adalah meyakinkan bahwa seluruh instrumen yang ada di dalamnya mendukung," terang Ismail.

Sementara, Ketua Panitia Sosialisasi RAD-AMPL Mukaddam M Saul Djadil mengemukakan, Pemerintah Republik Indonesia mempunyai komitmen terus meningkatkan akses penduduk pedesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target Universal Access 100-0-100 pada 2019.

"Penyedia Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang dikelola di provinsi sudah mencapai lebih 60 persen. Pamsimas ini merupakan kegiatan pengelolaan penyediaan air minum berbasis masyarakat di tingkat desa," kata Mukaddam.

Ia juga berharap RAD AMPL yang ada di kabupaten bisa terhimpun dalam rangkaian RAD AMPL Provinsi Sulbar.

Output dari pertemuan tersebut bagaimana RAD AMPL Kabupaten bisa terhimpun dalam RAD AMPL Provinsi Sulbar ke depan.

Workshop Sosialisasi RAD-AMPL itu diikuti Pamsimas kabupaten se-Sulbar, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta piha terkait lainnya di daerah itu.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.