TOLAK PENGGUSURAN TANAH WARGA

Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Warga Bontoduri Makassar, berunjukrasa di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Makassar, Sulsel, Rabu (2/10). Mereka menuntut agar BPN Makassar mencabut sertifikat hak guna bangunan PT. Nusasembeda Bangunindo terhadap tanah warga di kampung Bontoduri Kelurahan Parang Tambang, Makassar, dan mereka meminta agar tidak dilakukannya penggusuran terhadap lokasi tersebut karena sebanyak 7.000 warga yang bermukim di daerah tersebut akan kehilangan tempat tinggal. ANTARA FOTO/Yusran Uccang/13

Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Warga Bontoduri Makassar, berunjukrasa di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Makassar, Sulsel, Rabu (2/10). Mereka menuntut agar BPN Makassar mencabut sertifikat hak guna bangunan PT. Nusasembeda Bangunindo terhadap tanah warga di kampung Bontoduri Kelurahan Parang Tambang, Makassar, dan mereka meminta agar tidak dilakukannya penggusuran terhadap lokasi tersebut karena sebanyak 7.000 warga yang bermukim di daerah tersebut akan kehilangan tempat tinggal. ANTARA FOTO/Yusran Uccang/13

Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Warga Bontoduri Makassar, berunjukrasa di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Makassar, Sulsel, Rabu (2/10). Mereka menuntut agar BPN Makassar mencabut sertifikat hak guna bangunan PT. Nusasembeda Bangunindo terhadap tanah warga di kampung Bontoduri Kelurahan Parang Tambang, Makassar, dan mereka meminta agar tidak dilakukannya penggusuran terhadap lokasi tersebut karena sebanyak 7.000 warga yang bermukim di daerah tersebut akan kehilangan tempat tinggal. ANTARA FOTO/Yusran Uccang/13

Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Warga Bontoduri Makassar, berunjukrasa di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Makassar, Sulsel, Rabu (2/10). Mereka menuntut agar BPN Makassar mencabut sertifikat hak guna bangunan PT. Nusasembeda Bangunindo terhadap tanah warga di kampung Bontoduri Kelurahan Parang Tambang, Makassar, dan mereka meminta agar tidak dilakukannya penggusuran terhadap lokasi tersebut karena sebanyak 7.000 warga yang bermukim di daerah tersebut akan kehilangan tempat tinggal. ANTARA FOTO/Yusran Uccang/13