#DEMOKRASI

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menekankan perusahaan pers berkewajiban melindungi jurnalisnya apalagi berkaitan pemberitaan yang bersifat sensitif seperti kasus tambang, korupsi atau hal ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Baratmelaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengukur Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi Tahun 2025 Kepala Badan Kesatuan Bangsa ...

Pengamat politik asal Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Armin Arsyad menilai sikap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) soal pemekaran Luwu Raya selama ini sudah berada pada ...

Wacana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Demonstrasi oleh Pemerintah Provinsi dengan alasan mengantisipasi tingginya gelombang unjukrasa mendapat respons tegas dari ...

Pakar kebijakan publik Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Risma Niswaty, menilai wacana pilkada tidak langsung melalui DPRD dapat menjadi opsi untuk memperkuat kaderisasi partai politik sekaligus ...

Gubernur ProvinsiSulawesi Barat (Sulbar) meminta agar pers sehat dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena akan membuat pembangunan dan demokrasi berjalan sehat. Gubernur ...

Setiap 9 Februari, ruang redaksi di berbagai penjuru negeri seperti diingatkan kembali pada akar sejarahnya. Dari meja kayu sederhana di masa pergerakan, hingga ruang digital yang kini dipenuhi layar ...

Direktur Utama Perum Lembaga Kantor Berita NasionalANTARA Benny Siga Butarbutar menegaskan bahwa esensi utama jurnalisme adalah menghadirkan fakta, kebenaran, dan tanggung jawab sosial kepada ...

Pers mahasiswa dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi sekaligus menyiapkan regenerasi jurnalis, sehingga perlu pembinaan berkelanjutan dari kampus, organisasi profesi, dan ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan komitmen menghormati aspirasi masyarakat terkait wacana pembentukan daerah otonomi baru (DOB), khususnya di wilayah Luwu Raya, dengan ...