#EDDY HIARIEJ

Kumpulan berita eddy hiariej, ditemukan 69 berita.

Wamenkumham mengunjungi LPKA Maros dan Rutan Pangkep cek kondisi WBP

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) RI Eddy O.S Hiariejmengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pangkep untuk mengecek situasi dan ...

Wamenkumham: Draf RUU Perampasan Aset akan diserahkan ke DPR pada 16 Mei 2023

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif Hiariej mengungkapkan draf Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan diserahkan ke DPR RI pada 16 Mei 2023. "Direncanakan ...

Kemenkumham dalami terkait keberadaan sel mewah di lapas

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Syarif Hiariej atau Eddy Hiariej mengungkapkan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait keberadaan sel mewah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ...

Wamenkumham Prof. Eddy : RUU Perampasan Aset sudah selesai

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sudah selesai dan akan dikirim ke DPR dalam waktu dekat. "Sudah selesai. ...

Wamenkumham klarifikasi tudingan dugaan gratifikasi Rp7 miliar

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terkait dengan laporan dugaan ...

Wamenkumham: Laporan IPW tidak perlu ditanggapi serius

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariejmengatakan laporan Indonesia Police Watch (IPW) soal dugaan gratifikasi adalah tidak benar dan tidak perlu ...

Wamenkumham: Gugatan terhadap Hotel Sultan di PTUN ibarat makanan basi

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham)Edward Omar Sharif Hiariejmengatakan gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait ...

Wamenkumham menegaskan putusan penundaan tahapan pemilu 2024 belum inkracht

WamenkumhamEdward Omar Sharif Hiariej menegaskan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan tahapan Pemilu 2024 belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkraht) sehingga tidak mau ...

Kemenkumham: KUHP baru tak akan bungkam demokratisasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berlaku efektif pada 2 Januari 2026 sama sekali tidak akan membungkam ...

Mahfud : Video viral yang menghubungkan KUHP dengan vonis Sambo seperti fitnah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi sebuah video beredar di dunia maya yang menghubung-hubungkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dengan vonis ...