#PENEGAK HUKUM

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan merespons arahan Bawaslu RI terkait penguatan kemampuan digitalisasi untuk pengawasan sebagai bagian persiapan menghadapi pemilu ...

Sejumlah perwakilan masyarakat Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang menjadi korban tumpahan minyak PT Vale Indonesia tergabung dalam Solidaritas Rakyat Korban (SORAK) mengaku belum ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan agar tidak melalukan intervensi dalam pelaksanaanprogram pokok pikiran (pokir) khususnya terkait pengadaan barang ...

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama-sama berkomitmen memperkuat sistem anti korupsi serta penekanan integritas kepada ...

Sejumlah aktivis pimpinan Non Governmental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membentuk koalisi dan membuka posko pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan kerusakan ...

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui Kantor Bea Cukai Makassar kembali menggagalkan pengiriman puluhan ribu batang rokok tanpa pita cukai (rokok polos) yang dikirim melalui jasa ekspedisi ...

Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan memusnahkan berbagai barang bukti (BB) hasil kejahatan atau tindak pidana umum sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penegakan ...

Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan menargetkan 70 persen aset bermasalah yang bersengketa dengan swasta bisa kembali dalam kurun waktu lima tahun. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di ...

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui Seksi Penerangan Hukum (Penkum) membekali pengetahuan hukum tentang pencegahan tindak pidana korupsi kepada para pegawai di lingkungan PT Perkebunan ...

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare secara resmi membentuk Desa Binaan Imigrasi di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dihadiri jajaran pemerintah daerah, ...