#PENERAPAN OMNIBUS LAW

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan, dan Pertahanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membahas literasi penegakan hukum Undang-Undang ...

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (26/11) telah memutuskan bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ...

Pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada Kamis (25/11) yang menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 membuat ...

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun ...

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan kerja sama dengan Korea melalui gelaran Indonesia-Korea Investment Roundtable Dialogue 2021 yang digelar di Jakarta pada Kamis (8/4). ...

Pemerintah Indonesia mengebut penyelesaian 54 aturan turunan UU Cipta Kerja yang terdiri atas 49 peraturan pemerintah (PP) dan lima peraturan presiden (perpres) untuk mendorong penyediaan lapangan ...

Pemerintah sedang merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengawasan, sebagai salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja, untuk ...

Pakar hukum dari Universitas Padjadjaran Profesor Romli Atmasasmita menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja mencegah potensi korupsi di jajaran birokrasi yang terlihat dari upaya undang-undang tersebut ...

Presiden Joko Widodo menilai penerapan Undang-undang Cipta Kerja dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi. "UU Cipta Kerja ini mendukung upaya pemberantasan korupsi, ini jelas karena ...

Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja resmi menjadi Undang-Undang Cipta Kerja yang diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada Senin (5/10). Dihadiri 318 orang dari 575 anggota ...