#PREDIKAT WTP MAMUJU

Pejabat pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat dinilai buruk mengelola anggaran sehingga selama delapan tahun Provinsi Sulbar meraih predikat wajar dengan pengecualian dari ...

DPRD Provinsi Sulawesi Barat meminta agar Pemerintah Provinsi Sulbar segera membentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulbar untuk memaksimalkan ...

Bupati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat berharap agar pejabatnya mempertahankan opini tanpa pengecualian (WTP) dalam mengelola keuangan APBD Mamuju. "Sudah dua ...

Gubernur Sulawesi Barat menilai "taring" DPRD Sulbar baru muncul setelah Sulbar menerima predikat wajar dengan pengecualian (WDP) tujuh tahun berturut-turut. "Mestinya ...

Gubernur Sulawesi Barat, H Anwar Adnan Saleh, bertekad ingin mengakhiri masa jabatannya dengan capaian prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan ...

Bupati Mamuju, Sulbar, Dr H Suhardi Duka menyatakan bahwa segala bentuk temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mutlak dikembalikan dalam waktu 60 hari sejak penyerahan ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, Sulawesi Barat, berhasil mempertahankanopini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari penilaian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ...

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, kembali "diganjar" opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) kembali meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman ...