Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pejabat pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat dinilai buruk mengelola anggaran sehingga selama delapan tahun Provinsi Sulbar meraih predikat wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Anggota DPRD Provinsi Sulbar, Thamrin Endeng di Mamuju, Rabu, mengatakan, pengelolaan anggaran pemerintah di Sulbar masih sangat memprihatinkan karena Sulbar selalu meraih predikat WDP dari BPK setiap tahunnya.
Ia mengatakan, selama delapan tahun Sulbar selalu meraih predikat WDP dari BPK, dan tidak mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Itu karena pejabat pemerintah di Sulbar masih sangat buruk dalam mengelola anggaran sehingga selalu meraih WDP ini harus dilakukan evaluasi Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh," katanya.
Ia berharap agar Gubernur Sulbar dapat segera melakukan mutasi pejabatnya dengan menempatkan pejabat yang mampu mengelola anggaran agar Sulbar tidak lagi meraih WDP tetapi meraih WTP dimasa mendatang.
Menurut dia, ketegasan Gubernur Sulbar sangat dibutuhkan melakukan mutasi sehingga terjadi perbaikan pengelolaan anggaran pemerintah di Sulbar.
"Seluruh fraksi di DPRD Sulbar, sudah menghendaki adanya mutasi, maka itu harus menjadi perhatian pemerintah di Sulbar dengan segera melakukan mutasi pejabatnya.
Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Barat menyatakan, masih terdapat masalah dalam laporan keuangan Provinsi Sulbar sehingga selalu mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP).
"Laporan pengelolaan keuangan Provinsi Sulbar selalu mendapatkan predikat WDP setiap tahun karena terdapat permasalahan di dalamnya yang tak kunjung diselesaikan setiap tahun," kata Kepala BPK Sulbar, Sumedi SH.
Menurut Sumedi, masalah keuangan Sulbar diantaranya adalah masalah aset yang tidak terkelola dengan baik diantaranya adalah ada aset yang telah dihibahkan tetapi tidak memiliki data pendukung.
Ia berharap agar permasalah keuangan Pemerintah di Sulbar itu dapat diselesaikan dan diperbaiki pada tahun anggaran 2014 ini, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Sulbar harus bekerja maksimal memperbaiki aset yang dikelolanya. FC Kuen
Berita Terkait
PJ Gubernur Sulbar: Kemendagri apresiasi upaya pengendalian inflasi
Jumat, 3 Mei 2024 21:22 Wib
DTPHP Sulbar lakukan Gerakan Percepatan Tanam Padi di Mamuju Tengah
Jumat, 3 Mei 2024 0:33 Wib
BPS: Sulbar provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik
Kamis, 2 Mei 2024 20:10 Wib
Basarnas dan RSUD Sulbar menandatangani kesepakatan penyelenggaraan SAR
Kamis, 2 Mei 2024 19:53 Wib
Pemprov Sulbar percepatan satu data provinsi menuju satu data Indonesia
Kamis, 2 Mei 2024 18:23 Wib
Kapolda menjamin keamanan lingkungan pendidikan di Sulbar
Kamis, 2 Mei 2024 18:21 Wib
Polewali Mandar Sulbar kembangkan literasi berbasis inklusi sosial
Rabu, 1 Mei 2024 20:04 Wib
BPBD: Material longsor menutup jalan Trans Sulawesi di Mamuju Tengah
Rabu, 1 Mei 2024 13:36 Wib