#REFORMASI TATA KELOLA HUTAN

Kumpulan berita reformasi tata kelola hutan, ditemukan 8 berita.

RUU Kehutanan didesak akui hak masyarakat adat

Koalisi Kehutanan Region Sulawesi dan Papua mendesak Rancangan Undang-Undang Kehutanan untuk menempatkan pengakuan hak masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai dasar utama kebijakan pengelolaan ...

Profil 11 panelis debat cawapres kedua Pemilu 2024 pada Minggu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan sebelas orang yang akan menjadi panelis debat calon wakil presiden (cawapres) sesi kedua pada Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada Minggu, (21/1). ...

Mencermati komitmen capres-cawapres tegakkan hukum hingga basmi rasuah

Tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Umum 2024 telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Ketiganya adalah Anies Baswedan dan Muhaimin ...

PUPR: Kontrak proyek rusun ASN di IKN segera ditandatangani

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengungkapkan Proyek pekerjaan pembangunan 47 tower ...

Pemerintah perlu pertimbangkan berbagai hal jika ingin melanjutkan moratorium sawit

Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai hal untuk melanjutkan kebijakan moratorium sawit dalam rangka dapat menyelesaikan pekerjaan rumah terkait dengan berbagai permasalahan dalam tata kelola ...

Sekprov Sulbar harapkan komitmen bersama dalam pengelolaan kawasan hutan

Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris mengharapkan adanya komitmen bersama pada pengelolaan kawasan hutan. Penegasan itu disampaikan Muhammad Idris pada Diseminasi Penetapan Kawasan ...

Menanti kepastian masa depan hutan Indonesia

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut telah berakhir pada 17 Juli 2019. Namun, hingga ...

Walhi: Pencabutan Izin Korporasi Tidak Mengurangi Kewajiban

Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati mengatakan, pencabutan izin korporsi harusnya tidak mengurangi kewajiban ...