Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) harus dibuat sangat powerful dan tidak ambigu, kata pakar keamanan siber dari CISSReC Doktor Pratama Persadha. Misalnya, kata Pratama ...
Kebutuhan memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi semakin penting dan mendesak setelah berbagai kasus kebocoran data di Indonesia. Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Djafar, menyatakan UU ...
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menargetkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi bisa selesai tahun depan. "Kita harapkan 2022 (RUU PDP) bisa diselesaikan ...
Pakar keamanan siber dari lembaga CISSReC Pratama Persadha menjelaskan bahwa ancaman siber pada 2022 tak akan jauh seperti 2021, yakni pencurian data dan ransomware atau tipe malware yang mampu ...
Anggota Komisi I DPR RI Mukhlis Basri mengatakan 228 dari 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang berisi materi pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) belum ...
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi sering terjadinya peretasan dan kebocoran data yang menimpa warga negara serta lembaga di Indonesia. ...
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Luky Sandra Amalia mendorong pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk ...
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Laksmana Muda TNI (Purn.) Soleman B Ponto mengatakan aturan sanksi perlu diberikan pada institusi pengumpul data pribadi yang mengalami kasus ...
Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama DPersadha menyetujui dan mendukung pendapat DPRuntuk meletakkan struktur Komisi Perlindungan Data Pribadi (PDP) di bawah presiden ...
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandra Moniaga menilai Indonesia memerlukan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang dilengkapi pengawasan seimbang melalui ...