Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amelia Fitri mengahadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang turut dihadiri Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar di Hotel Meleo Mamuju, Senin (5/3).
Pada kesempatan Ini Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh menyampaikan bahwa selaku penyelenggara pemerintahan, para pemegang kepentingan bertugas menjalankan janji negara melalui konstitusi dan melindungi bangsa sesuai tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari masyarakat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat.
“Mari bahagiakan rakyat kita, penuhi keamanan dan ketertibannya serta cerdaskan masyarakatnya. Kami menyiapkan database kependudukan berbasis 'single identity number',” kata Zudan pada Rakor Dukcapil melalaui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).
Zudan juga menyampaikan bahwa ke depan akan menggunakan kebijakan satu data yang bersumber pada data kependudukan dengan menggunakan data dari dukcapil, bukan data BPS karena data dukcapil menggunakan 'by name by address'.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang data kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulbar dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Sosial Sulbar, disaksikan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar dan Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras serta para undangan lainnya.
Pada kesempatan Ini Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh menyampaikan bahwa selaku penyelenggara pemerintahan, para pemegang kepentingan bertugas menjalankan janji negara melalui konstitusi dan melindungi bangsa sesuai tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari masyarakat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat.
“Mari bahagiakan rakyat kita, penuhi keamanan dan ketertibannya serta cerdaskan masyarakatnya. Kami menyiapkan database kependudukan berbasis 'single identity number',” kata Zudan pada Rakor Dukcapil melalaui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).
Zudan juga menyampaikan bahwa ke depan akan menggunakan kebijakan satu data yang bersumber pada data kependudukan dengan menggunakan data dari dukcapil, bukan data BPS karena data dukcapil menggunakan 'by name by address'.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang data kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulbar dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Sosial Sulbar, disaksikan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar dan Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras serta para undangan lainnya.