Mamuju (Antaranews Sulbar) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang berhasil diraih pada 2017.

"Tadi kami menerima hasil laporan dari BPK perwakilan Provinsi Sulbar. Tentunya kami akan menindaklanjuti dengan segera apa hasil dari BPK itu," kata Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar, pada penandatanganan sekaligus penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Daerah Tahun Anggaran di Kantor Perwakilan BPK di Mamuju, Senin.

"Pemerintah Provinsi Sulbar selalu berharap laporan hasil pemeriksaan belanja daerah selalu membaik, karena pada 2017, kami berhasil mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), sehingga opini tersebut akan selalu kami pertahankan," tambahnya.

Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Eydu Oktain Panjaitan mengemukakan, kegiatan tersebut merupakan laporan pertanggungjawaban anggaran daerah tahun 2018 bagi Provinsi Sulbar dan Kabupaten Mamuju.

Ia menyatakan, terdapat keterlambatan pemeriksaan dikarenakan masih banyaknya kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih berjalan sehingga dalam melakukan audit data akan dilakukan di awal tahun 2019.

"Masih sedikit yang bisa diperiksa oleh BPK di lingkup pemerintah provinsi, karena masih banyaknya kegiatan di tiap OPD," kata Eydu.

Ia juga menilai, anggaran di lingkup pemerintah provinsi, belum terserap secara maksimal karena masih banyaknya agenda kegiatan yang terlambat.

"Dana APBD masih belum terserap optimal, sehingga nanti kami melakukannya di awal tahun 2019," ujar Eydu.

Ia menambahkan, terdapat sisa waktu yang perlu dimaksimalkan untuk menuntaskan berbagai kendala yang terjadi hingga akhir Desember 2018.

"Status Pemerintah Provinsi Sulbar saat ini masuk dalam kategori warning," kata Eydu.