Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah fokus dalam upaya pembebasan lahan untuk pembangunan jalur kereta api Makassar - Parepare yang direncanakan bisa dimulai pada November 2019.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan proyek tersebut merupakan rencana strategis yang harus diselesaikan dan sudah diberikan anggaran dari Kementerian Perhubungan RI untuk segera dikerjakan.
"Terima kasih kepada Menteri Perhubungan sudah memberikan peluang seluas-luasnya untuk melanjutkan proyek ini," kata Prof Nurdin Abdullah usai rapat membahas pembebasan jalur dengan seluruh pihak terkait di Kantor Kejati Sulselbar, Kamis.
Menurut Nurdin, proyek pembangunan jalur kereta api Makassar- Parepare dikerjakan dan didiskusikan dengan saksama oleh stakeholder yang ada di Sulsel karena tanpa melalui duduk bersama akan terasa sulit untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut.
"Kami jalan sama-sama dengan seluruh pihak dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada," kata mantan Bupati Bantaeng dua periode itu.
Untuk itu, Pemprov Sulsel akan mempertajam lagi dengan mengadakan pertemuan dengan Camat, Lurah dan Kepala Desa di daerah yang dilewati jalur kereta api tersebut.
"Proyek strategis kereta api kita, saya kira salah satu kendalanya adalah soal pengadaan lahan. Dan mudah-mudahan kami pertajam lagi ke kepala desa, lurah dan camat," jelasnya.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Firdaus Dewilmar menambahkan, pembangunan jalur kereta api ditargetkan akan mulai dikerjakan paling lambat pada November 2019.
"Jalur dari Tonasa menuju Pelabuhan Garongkong Barru dapat kami selesaikan paling lambat Novemberi," ujarnya.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan proyek tersebut merupakan rencana strategis yang harus diselesaikan dan sudah diberikan anggaran dari Kementerian Perhubungan RI untuk segera dikerjakan.
"Terima kasih kepada Menteri Perhubungan sudah memberikan peluang seluas-luasnya untuk melanjutkan proyek ini," kata Prof Nurdin Abdullah usai rapat membahas pembebasan jalur dengan seluruh pihak terkait di Kantor Kejati Sulselbar, Kamis.
Menurut Nurdin, proyek pembangunan jalur kereta api Makassar- Parepare dikerjakan dan didiskusikan dengan saksama oleh stakeholder yang ada di Sulsel karena tanpa melalui duduk bersama akan terasa sulit untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut.
"Kami jalan sama-sama dengan seluruh pihak dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada," kata mantan Bupati Bantaeng dua periode itu.
Untuk itu, Pemprov Sulsel akan mempertajam lagi dengan mengadakan pertemuan dengan Camat, Lurah dan Kepala Desa di daerah yang dilewati jalur kereta api tersebut.
"Proyek strategis kereta api kita, saya kira salah satu kendalanya adalah soal pengadaan lahan. Dan mudah-mudahan kami pertajam lagi ke kepala desa, lurah dan camat," jelasnya.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Firdaus Dewilmar menambahkan, pembangunan jalur kereta api ditargetkan akan mulai dikerjakan paling lambat pada November 2019.
"Jalur dari Tonasa menuju Pelabuhan Garongkong Barru dapat kami selesaikan paling lambat Novemberi," ujarnya.