Makassar (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) tengah merumuskan tambahan program yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi tenaga kerja di Indonesia
Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Sulawesi Maluku dan Papua Toto Suharto pada temu wartawan di Makassar, Kamis mengungkapkan bahwa Program JKP ini sisa menunggu Peraturan Pemerintah (PP untuk segera diaplikasikan.
Sehingga program JKP ini dimungkinkan akan dimulai pada 2021 mendatang yang terbagi dalam tiga manfaat yakni Bantuan Langsung Tunai, Vokasi dan Bursa Informasi Kerja.
"Saat ini sedang digodok Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait JKP ini. Harusnya sudah berjalan, tapi kita tidak akan berjalan kalau tidak ada PP, apalagi biayanya besar," ujar Toto.
Toto menyebutkan pada awal pelaksanaan program JKP ini, pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp6 trilliun, hanya saja belum dirincikan secara tertulis. "Dana yang disiapkan pemerintah Rp6 rilliun. Kita menunggu petunjuk teknis penggunaan dana ini," kata dia.
Nantinya, sambung Toto, program itu dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi pekerja jika mengalami PHK agar tercipta keberlangsungan hidup yang lebih baik.
Misalnya jika kontrak para pekerja telah selesai, mereka berhak mendapat Bantuan Langsung Tunai serta kesempatan pelatihan sesuai keahlian. "Jadi bisa beralih profesi, bisa juga usaha mandiri," tambahnya.
Pada kesempatan itu, Toto Suharto juga membeberkan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan diperpanjang hingga triwulan pertama di tahun 2021.
BPJAMSOSTEK Sulama mencatat jumlah data peserta yang telah lolos verifikasi dan telah diserahkan ke Kementerian Tenaga Kerja sebanyak 217.347 peserta atau setara 85 persen dari total rekening 254.690 peserta.
Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Sulawesi Maluku dan Papua Toto Suharto pada temu wartawan di Makassar, Kamis mengungkapkan bahwa Program JKP ini sisa menunggu Peraturan Pemerintah (PP untuk segera diaplikasikan.
Sehingga program JKP ini dimungkinkan akan dimulai pada 2021 mendatang yang terbagi dalam tiga manfaat yakni Bantuan Langsung Tunai, Vokasi dan Bursa Informasi Kerja.
"Saat ini sedang digodok Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait JKP ini. Harusnya sudah berjalan, tapi kita tidak akan berjalan kalau tidak ada PP, apalagi biayanya besar," ujar Toto.
Toto menyebutkan pada awal pelaksanaan program JKP ini, pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp6 trilliun, hanya saja belum dirincikan secara tertulis. "Dana yang disiapkan pemerintah Rp6 rilliun. Kita menunggu petunjuk teknis penggunaan dana ini," kata dia.
Nantinya, sambung Toto, program itu dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi pekerja jika mengalami PHK agar tercipta keberlangsungan hidup yang lebih baik.
Misalnya jika kontrak para pekerja telah selesai, mereka berhak mendapat Bantuan Langsung Tunai serta kesempatan pelatihan sesuai keahlian. "Jadi bisa beralih profesi, bisa juga usaha mandiri," tambahnya.
Pada kesempatan itu, Toto Suharto juga membeberkan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan diperpanjang hingga triwulan pertama di tahun 2021.
BPJAMSOSTEK Sulama mencatat jumlah data peserta yang telah lolos verifikasi dan telah diserahkan ke Kementerian Tenaga Kerja sebanyak 217.347 peserta atau setara 85 persen dari total rekening 254.690 peserta.