Manado (ANTARA) - Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Sulawesi-Maluku (Sulama) Toto Suharto mengemukakan
penyaluran vaksin COVID-19 bagi pekerja oleh pemerintah akan berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).
"Jadi rencana pemberian vaksin COVID-19 oleh pemerintah itu salah satunya menggunakan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang ada saat ini," ungkap Toto Suharto pada media gathering di Manado, Sulawesi Utara, Selasa.
Data yang akan digunakan BPJAMSOSTEK tersebut merupakan peserta aktif. Sementara peserta aktif penerima upah untuk wilayah BPJAMSOSTEK Sulama di delapan provinsi sebanyak 1.384.611 orang per 30 November 2020.
Adapun delapan provinsi yang dinaungi BPJAMSOSTEK Sulama yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara.
"Kemungkinan jumlah ini akan bertambah hingga akhir tahun nanti, karena itu belum termasuk Desember. Kami target peserta aktif itu bisa mencapai 1,4 juta orang.
Toto Suharto menyebutkan ada dua skema penyaluran vaksin COVID-19 berdasarkan penyampaian pemerintah pusat yakni Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu pemberian secara gratis dan berbayar untuk beberapa perusahaan milik negara seperti BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
"Rencananya dimulai Januari untuk diberikan kepada garda terdepan, tenaga edis dan pelayanan publik termasuk kami," katanya.
Terkait penyaluran vaksin COVID-19, lanjut Toto Suharto, saat ini data yang sudah masuk ke kantor pusat sedang dikoordinasikan dengan Kemenaker. Data tersebut hampir sama dengan yang digunakan untuk penyaluran BSU (Bantuan Subsidi Upah).
Berdasarkan rekening yang telah divalidasi BPJAMSOSTEK, 84 persen di antara telah lolos dan 16 persen lainnya masih dalam tahap perbaikan oleh pemiliknya.
"Sisanya mengirimkan ulang kembali, informasi terakhir jika dia aktif di bulan Juni dan bukan dari BUMN maka akan segera diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan," ujarnya.
