Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejak Januari hingga 19 November 2021 telah mencapai Rp495,77 triliun.

"Dengan demikian telah terealisasi sekitar 66,6 persen dari pagu Rp744,77 triliun," kata Suahasil dalam acara BeritaSatu Economic Outlook 2022 secara daring di Jakarta, Senin.

Adapun realisasi tersebut meningkat Rp85,79 triliun dari realisasi hingga triwulan III-2021 yang mencapai Rp409,98 triliun.

Suahasil memerinci realisasi tersebut terdiri dari anggaran kesehatan Rp135,53 triliun, perlindungan sosial (perlinsos) Rp140,5 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp81,83 triliun, program prioritas Rp75,44 triliun, serta insentif usaha Rp62,47 triliun.

Realisasi anggaran kesehatan telah mencapai 63 persen dari pagu Rp214,96 triliun yang diberikan untuk penggunaan RS darurat Asrama Haji dan Pademangan, pembagian paket obat untuk masyarakat dan penebalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), serta biaya perawatan 759 ribu pasien.

Kemudian, untuk insentif 1,3 juta tenaga kesehatan (nakes) pusat dan santunan kematian 501 nakes, pengadaan 220,14 juta dosis vaksin, serta bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk 34,71 juta orang.

Sementara realisasi perlindungan sosial telah mencapai 75,5 persen dari alokasi Rp186,64 triliun yang diberikan untuk bantuan program keluarga harapan (PKH) kepada 10 juta penerima dan kartu sembako kepada 18,1 juta penerima, bantuan sosial tunai (BST) untuk 9,99 juta penerima dan bantuan langsung tunai desa (BLT) Desa untuk 5,64 juta penerima, serta Kartu Prakerja untuk 5,96 juta orang.

Selanjutnya, bantuan kuota internet untuk 64,59 juta penerima, bantuan uang kuliah tunggal (UKT) untuk 326 ribu penerima, subsidi listrik untuk 32,6 juta penerima, bantuan subsidi upah (BSU) untuk 6,7 juta pekerja, serta bantuan beras untuk 28,8 juta orang dan sembako PPKM 4,84 juta penerima.

Suahasil menambahkan anggaran dukungan UMKM dan korporasi pun telah diserap 50,4 persen dari dana Rp162,4 triliun, yang meliputi bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) kepada 12,8 juta usaha, imbal jasa penjaminan (IJP) untuk 2,29 juta UMKM dan 43 korporasi, serta penempatan dana bank dengan total penyaluran kredit Rp450,57 triliun kepada 5,46 juta debitur.

Bantuan juga diberikan dalam bentuk subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) untuk 6,7 juta debitur dan non-KUR untuk 13,4 juta debitur, penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Hutama Karya, PT Pelindo III, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, dan Lembaga Pengelola Investasi sebesar Rp23,39 triliun, serta bantuan pedagang kaki lima kepada 1 juta usaha.

Untuk program prioritas, anggaran telah terserap 64 persen dari pagu Rp117,94 triliun yang terdiri dari padat karya kementerian/lembaga untuk 1,43 juta tenaga kerja, pariwisata, ketahanan pangan, teknologi, dan fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur.

Terakhir untuk insentif usaha telah terserap 99,4 persen dari alokasi Rp62,83 triliun yang meliputi antara lain fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) properti, pajak penghasilan (PPh) 21 karyawan, PPh 22 impor, angsuran PPh25, PPh badan, dan PPh final UMKM.