Kritik tersebut disampaikan ketua DPRD Sulsel Moh Roem, anggota badan anggaran, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Adil Patu, Ketua Fraksi Golkar, Ajeip Padindang, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ariady Arsal dalam rapat pimpinan di diperluas di Makassar, Selasa.
Roem mengatakan keterlambatan dua minggu sangat mengganggu agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) APBD 2012 serta enam program legislasi daerah 2011 yang belum selesai.
"TAPD harus siasati kondisi yang ada agar tidak terjadi seperti ini. Ini mengganggu jadwal kita," ucapnya.
Kritik pedas juga dikemukakan Ketua Fraksi PDK, Adil Patu yang mengatakan selama tiga periode di DPRD Sulsel baru kali ini persetujuan Kemendagri terhadap penetapan APBD terlambat sampai dua minggu dibanding biasanya hanya tiga hari.
Ia juga meminta agar Koordinator TAPD, Andi Muallim (Sekda) dihadirkan dalam rapat, sebagai komitmen TAPD kepada badan anggaran.
"Kita sudah punya komitmen bahwa pembahasan awal dan akhir koordinator TAPD harus hadir, agar kita berikan penjelasan kenapa sampai terjadi seperti ini. Kita tidak ingin ada kesan seolah-olah anggota DPRD yang menghambat," ucapnya.
Ketua Fraksi Golkar Ajeip Padindang juga menyesalkan ketidakhadiran koordinaor dan ketua harian TAPD, Amal Natsir (Asisten II).
"Koordinator dan ketua tidak hadir, padahal komitmen kita tinggi. Ini menjadi catatan penting bagi TAPD," ucapnya.
Sedangkan anggota Fraksi PKS Ariady Arsal juga tidak menyangka keterlambatan tersebut, dan kaget melihat banyak permasalahan yang muncul dalam rekomendasi, tidak seperti saat konsultasi.
"Waktu konsultasi terbayang akan tuntas dalam dua hari. Rekomendasi ini banyak permasalah yang tidak muncul saat dikonsultasikan," jelasanya.
Sementara, anggota TAPD diberi tanggung jawab untuk mendapatkan nomor surat dan tanda tangan dari Kemendagri, Arifuddin Dahlan, mengatakan keterlambatan disebabkan Mendagri tidak pernah ada di tempat.
"Di meja Mendagri agak lama, karena Pak Menteri di Jogyakarta menghadiri pernikahan putri Sultan, mengikuti pelantikan kabinet, lalu ke Bali mengikuti acara presiden," ucapnya.
Ia juga mengatakan koordinator TAPD, Muallim, tidak hadir karena sedang tugas di Kabupaten Pinrang, sedangkan ketua harian, Amal Natsir, sedang ke Jakarta.
Sehari sebelumnya, rapat pimpinan DPRD Sulsel sudah menyepakati rapat paripurna penetapan APBDP 2011 dilaksanakan 26 Oktober, ada dan tidak ada hasil evaluasi dari Kemendagri. (T.pso-099/S016)