Gubernur Harapkan Program Rumah Murah Terukur
Rabu, 16 November 2011 18:36 WIB
Makassar (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengharapkan program 5.000 rumah murah atau bersubsidi yang dilaksanakan Dewan Pengurus Daerah Real Estate (REI) di daerah itu terukur dengan jelas.
"Kita duduk sama-sama, kita buat dulu ukurannya. Bagaimana membuat rumah dengan harga yang paling murah. Saya selalu mau kita berdasarkan aturan," katanya usai menerima DPD REI Sulsel di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan, REI bisa menurunkan harga rumah karena fasilitasi lain bisa jalan, tapi harus terukur dan tidak boleh ada korupsi.
Ia berharap, di dalam program tersebut semuanya dapat berjalan normal. Pemerintah dapat menyiapkan lahan dan lahan tersebut dapat dibeli dengan murah jika diperuntukkan untuk rakyat yang memang membutuhkan rumah murah.
REI, lanjutnya, harus mau memberikan kontribusi dan harga dapat diturunkan sehingga masyarakat mampu memiliki rumah dan REI juga berkembang. "Apa yang harus gratis dari pemerintah kita coba lihat sepanjang dia juga memberikan ukurannya," katanya.
Soal harapan REI agar pemerintah mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) menambah tenaga juru ukur, dia mengatakan, dirinya akan membicarakan hal tersebut dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Sulsel.
"Rakyat tidak boleh menjadi sulit dan memiliki tambahan beban. Kalau dia wajar punya sertifikat harus didorong lebih cepat dan itu saya akan bicara dengan kanwil. Bukan REI-nya, rakyat," ujarnya.
Ketua DPD REI Sulsel Raymond Arfandi mengatakan, pihaknya membutuhkan dorongan pemerintah agar BPN menambah tenaga juru ukur. Kekurangan juru ukur menyebabkan banyaknya transaksi perumahan tertunda karena proses sertifikat yang tertunda.
"Setelah melakukan pembicaraan detil ternyata memang kesalahannya di juru ukur. Makanya kita minta bantuan ke gubernur untuk mendorong kepala BPN menambah juru ukur," ujarnya.
Terkait permintaan gubernur agar para pengembang di bawah naungan REI meningkatkan kualitas perumahannya, dia mengatakan, pihaknya selalu membina anggota agar menjaga kualitas perumahan.
"Kalau kita dinilai tidak komitmen dengan brosur kita, itu 'kan sama dengan menutup dapur kita. Itu yang selalu diterapkan kepada teman-teman, jaga kualitas," ujarnya. (T.KR-RY/S023)
"Kita duduk sama-sama, kita buat dulu ukurannya. Bagaimana membuat rumah dengan harga yang paling murah. Saya selalu mau kita berdasarkan aturan," katanya usai menerima DPD REI Sulsel di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan, REI bisa menurunkan harga rumah karena fasilitasi lain bisa jalan, tapi harus terukur dan tidak boleh ada korupsi.
Ia berharap, di dalam program tersebut semuanya dapat berjalan normal. Pemerintah dapat menyiapkan lahan dan lahan tersebut dapat dibeli dengan murah jika diperuntukkan untuk rakyat yang memang membutuhkan rumah murah.
REI, lanjutnya, harus mau memberikan kontribusi dan harga dapat diturunkan sehingga masyarakat mampu memiliki rumah dan REI juga berkembang. "Apa yang harus gratis dari pemerintah kita coba lihat sepanjang dia juga memberikan ukurannya," katanya.
Soal harapan REI agar pemerintah mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) menambah tenaga juru ukur, dia mengatakan, dirinya akan membicarakan hal tersebut dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Sulsel.
"Rakyat tidak boleh menjadi sulit dan memiliki tambahan beban. Kalau dia wajar punya sertifikat harus didorong lebih cepat dan itu saya akan bicara dengan kanwil. Bukan REI-nya, rakyat," ujarnya.
Ketua DPD REI Sulsel Raymond Arfandi mengatakan, pihaknya membutuhkan dorongan pemerintah agar BPN menambah tenaga juru ukur. Kekurangan juru ukur menyebabkan banyaknya transaksi perumahan tertunda karena proses sertifikat yang tertunda.
"Setelah melakukan pembicaraan detil ternyata memang kesalahannya di juru ukur. Makanya kita minta bantuan ke gubernur untuk mendorong kepala BPN menambah juru ukur," ujarnya.
Terkait permintaan gubernur agar para pengembang di bawah naungan REI meningkatkan kualitas perumahannya, dia mengatakan, pihaknya selalu membina anggota agar menjaga kualitas perumahan.
"Kalau kita dinilai tidak komitmen dengan brosur kita, itu 'kan sama dengan menutup dapur kita. Itu yang selalu diterapkan kepada teman-teman, jaga kualitas," ujarnya. (T.KR-RY/S023)
Pewarta :
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
KPK panggil Staf Sekjen Kementan periode 2021-2023 terkait kasus dugaan TPPU SYL
07 May 2025 14:04 WIB, 2025
KPK panggil pegawai Visi Law Office sebagai saksi terkait kasus dugaan TPPU Syahrul Yasin Limpo
16 April 2025 14:59 WIB, 2025
Pengacara Febri Diansyah membantah dugaan honor dari SYL merupakan hasil korupsi
22 March 2025 5:55 WIB, 2025
Hakim PN Jaksel menolak gugatan praperadilan terkait kasus Firli Bahuri
18 December 2024 13:21 WIB, 2024
KPK panggil putra SYL sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan pemindai xray Kementan
04 September 2024 15:59 WIB, 2024
Polisi memastikan tidak akan jadikan Firli Bahuri tersangka seumur hidup
21 August 2024 16:00 WIB, 2024
Terpopuler - Ekonomi
Lihat Juga
PT Vale tekankan transformasi pertambangan berkelanjutan di Morowali Sulteng
22 September 2026 23:05 WIB