Majene, Sulbar (ANTARA News) - Dinas Pendidikan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menyebutkan bahwa 50 persen tenaga pengajar untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum menerima honor secara rutin.
Kepala Bidang Pendidikan Non formal dan Informal Disdik Majene, M Yasir Anshar di Majene, Selasa, mengungkapkan, saat ini pertumbuhan PAUD sangat pesat dan telah menyentuh seluruh desa serta kelurahan di seluruh Majene yang jumlahnya mencapai sekitar 80 unit PAUD.
"Semua desa dan lingkungan telah memiliki minimal satu PAUD, sehingga sangat membantu para orang tua yang akan melakukan aktivitas pekerjaan mereka, cukup dengan membawa anak mereka ke PAUD yang ada di sekitar tempat tinggalnya," ungkapnya.
Pada lain hal, meningkatnya minat warga untuk menitipkan anaknya ke PAUD mendapat kendala besar sebab keseimbangan antara kemampuan daerah untuk membayar honor seluruh tenaga pengajar tidak seimbang dengan kempuan keuangan daerah.
Yasir menilai, saat ini dengan menjamurnya begitu banyak PAUD sebagai tempat penitipan anak serta sebagai sarana pembelajaran tahap dasar bagi anak usia dini harus segera ditanggulangi agar tidak menimbulkan kesan PAUD hanya sebatas memenuhi kebutuhan namun mutunya tidak diprioritaskan.
"Kita harus menyadari betapa besar peran yang dilakukan seluruh PAUD untuk memperkenalkan pendidikan paling dasar untuk mencerdaskan anak-anak daerah kita, namun hal tersebut masih perlu mendapat perhatian besar baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat," tukasnya.
Dia juga berharap agar bantuan yang dialokasikan pemerintah pusat serta provinsi untuk pengembangan PAUD terkoordinasi dengan baik di tingkat kabupaten sehingga sasaran dari setiap anggaran yang mereka berikan sesuai sasaran dan dengan kebutuhan yang seharusnya diprioritaskan.
Menurut Yasir, pihaknya masih terus melakukan pendataan terhadap tenaga pengajar yang mengabdikan dirinya diseluruh PAUD agar tidak menimbulkan data yang simpan siur, selain itu mampu mengukur kebutuhan yang jelas bagi seluruh tenaga yang belum mendapat honor.
Ditargetkan, seluruh tenaga pengajar yang belum menerima honor pada 2011 akan dibayarkan pada 2013 sebab menghitung ketersediaan anggaran dan usulan yang diajukan ke DPRD belum disepakati untuk tahun 2012.
(T.KR-AAT/S016)
Kepala Bidang Pendidikan Non formal dan Informal Disdik Majene, M Yasir Anshar di Majene, Selasa, mengungkapkan, saat ini pertumbuhan PAUD sangat pesat dan telah menyentuh seluruh desa serta kelurahan di seluruh Majene yang jumlahnya mencapai sekitar 80 unit PAUD.
"Semua desa dan lingkungan telah memiliki minimal satu PAUD, sehingga sangat membantu para orang tua yang akan melakukan aktivitas pekerjaan mereka, cukup dengan membawa anak mereka ke PAUD yang ada di sekitar tempat tinggalnya," ungkapnya.
Pada lain hal, meningkatnya minat warga untuk menitipkan anaknya ke PAUD mendapat kendala besar sebab keseimbangan antara kemampuan daerah untuk membayar honor seluruh tenaga pengajar tidak seimbang dengan kempuan keuangan daerah.
Yasir menilai, saat ini dengan menjamurnya begitu banyak PAUD sebagai tempat penitipan anak serta sebagai sarana pembelajaran tahap dasar bagi anak usia dini harus segera ditanggulangi agar tidak menimbulkan kesan PAUD hanya sebatas memenuhi kebutuhan namun mutunya tidak diprioritaskan.
"Kita harus menyadari betapa besar peran yang dilakukan seluruh PAUD untuk memperkenalkan pendidikan paling dasar untuk mencerdaskan anak-anak daerah kita, namun hal tersebut masih perlu mendapat perhatian besar baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat," tukasnya.
Dia juga berharap agar bantuan yang dialokasikan pemerintah pusat serta provinsi untuk pengembangan PAUD terkoordinasi dengan baik di tingkat kabupaten sehingga sasaran dari setiap anggaran yang mereka berikan sesuai sasaran dan dengan kebutuhan yang seharusnya diprioritaskan.
Menurut Yasir, pihaknya masih terus melakukan pendataan terhadap tenaga pengajar yang mengabdikan dirinya diseluruh PAUD agar tidak menimbulkan data yang simpan siur, selain itu mampu mengukur kebutuhan yang jelas bagi seluruh tenaga yang belum mendapat honor.
Ditargetkan, seluruh tenaga pengajar yang belum menerima honor pada 2011 akan dibayarkan pada 2013 sebab menghitung ketersediaan anggaran dan usulan yang diajukan ke DPRD belum disepakati untuk tahun 2012.
(T.KR-AAT/S016)