Mamuju (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengajak organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan (OKP) untuk mengawasi Pemilu 2024
"Bawaslu Sulbar melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu 2024 untuk mengajak OKP di Sulbar bersama mengawasi Pemilu 2024," kata Anggota Bawaslu Sulbar, Usman Sanjaya, di Mamuju, Selasa (22/11).
Ia mengatakan, Bawaslu Sulbar menginginkan terjadinya kolaborasi dengan OKP di Sulbar melakukan pengawasan pemilu karena dinilai sangat penting mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Sangat diharapkan partisipasi dari para OKP maupun seluruh stakeholder sebagai pengawas pemilu partisipatif dengan menyampaikan kepada Bawaslu jika melihat dugaan pelanggaran selama tahapan Pemilu 2024 ini," katanya.
Ia berharap, dengan pengawasan partisipatif tersebut dapat melahirkan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil serta berlangsung demokratis dan berkualitas di Sulbar.
Menurut dia, Bawaslu Sulbar juga telah melaksanakan kegiatan rapat kerja teknis (Rakernis) pengelolaan administrasi kesekretariatan, untuk memperkuat sistem administrasi pengawasan pemilu.
"Untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan Bawaslu Sulbar, juga membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk semakin memperkuat kelembagaan dalam memaksimalkan pengawasan pemilu," katanya.
Ia berharap dengan berbagai langkah itu diharapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Sulbar akan berjalan dengan baik dan Provinsi Sulbar mampu menorehkan sejarah sebagai provinsi dengan pelanggaran terkecil.
"Bawaslu Sulbar melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu 2024 untuk mengajak OKP di Sulbar bersama mengawasi Pemilu 2024," kata Anggota Bawaslu Sulbar, Usman Sanjaya, di Mamuju, Selasa (22/11).
Ia mengatakan, Bawaslu Sulbar menginginkan terjadinya kolaborasi dengan OKP di Sulbar melakukan pengawasan pemilu karena dinilai sangat penting mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Sangat diharapkan partisipasi dari para OKP maupun seluruh stakeholder sebagai pengawas pemilu partisipatif dengan menyampaikan kepada Bawaslu jika melihat dugaan pelanggaran selama tahapan Pemilu 2024 ini," katanya.
Ia berharap, dengan pengawasan partisipatif tersebut dapat melahirkan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil serta berlangsung demokratis dan berkualitas di Sulbar.
Menurut dia, Bawaslu Sulbar juga telah melaksanakan kegiatan rapat kerja teknis (Rakernis) pengelolaan administrasi kesekretariatan, untuk memperkuat sistem administrasi pengawasan pemilu.
"Untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan Bawaslu Sulbar, juga membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk semakin memperkuat kelembagaan dalam memaksimalkan pengawasan pemilu," katanya.
Ia berharap dengan berbagai langkah itu diharapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Sulbar akan berjalan dengan baik dan Provinsi Sulbar mampu menorehkan sejarah sebagai provinsi dengan pelanggaran terkecil.