Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2023 sebesar Rp428 miliar yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan.
Sekretaris Daerah Sulbar Muhammad Idris di Mamuju, Kamis, mengatakan Pemprov Sulbar bersama DPRD Sulbar telah melakukan penandatanganan atas persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Sulbar 2023 melalui sidang Paripurna DPRD Sulbar.
Ia mengatakan Pemerintah di Sulbar menetapkan PAD 2023 sebesar Rp428 miliar dengan memaksimalkan potensi di berbagai sektor.
Untuk pendapatan pada APBD 2023, ditargetkan mencapai Rp1,97 triliun, dengan rincian PAD sebesar Rp428,3 miliar, pendapatan dana transfer Rp1,54 triliun, serta pendapat lain lain daerah yang sah Rp1,09 miliar.
Sedangkan untuk belanja pada APBD 2023 ditargetkan sekitar Rp2,05 triliun, dengan rincian belanja operasional Rp1,36 triliun, belanja modal Rp457,3 miliar, belanja tak terduga Rp23,5 miliar, dan belanja transfer Rp206,1 miliar.
"Pada APBD 2023 tersebut terjadi defisit Rp74,9 miliar dan akan ditutupi defisit tersebut dengan pembiayaan daerah Rp74,9 miliar yang diperoleh dari total penerimaan pembiayaan Rp137,4 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp62,5 miliar,"
Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran akan tersisa nol rupiah karena dimanfaatkan untuk mengatasi defisit APBD 2023.
Idris juga mengatakan dengan disahkannya APBD 2023 maka anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan visi pemerintah untuk pembangunan di Sulbar sesuai rencana kerja pemerintah daerah, dan kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) pada 2023.
"Pemerintah Sulbar dan DPRD Sulbar akan terus melakukan kolaborasi dalam membangun daerah untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Sekretaris Daerah Sulbar Muhammad Idris di Mamuju, Kamis, mengatakan Pemprov Sulbar bersama DPRD Sulbar telah melakukan penandatanganan atas persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Sulbar 2023 melalui sidang Paripurna DPRD Sulbar.
Ia mengatakan Pemerintah di Sulbar menetapkan PAD 2023 sebesar Rp428 miliar dengan memaksimalkan potensi di berbagai sektor.
Untuk pendapatan pada APBD 2023, ditargetkan mencapai Rp1,97 triliun, dengan rincian PAD sebesar Rp428,3 miliar, pendapatan dana transfer Rp1,54 triliun, serta pendapat lain lain daerah yang sah Rp1,09 miliar.
Sedangkan untuk belanja pada APBD 2023 ditargetkan sekitar Rp2,05 triliun, dengan rincian belanja operasional Rp1,36 triliun, belanja modal Rp457,3 miliar, belanja tak terduga Rp23,5 miliar, dan belanja transfer Rp206,1 miliar.
"Pada APBD 2023 tersebut terjadi defisit Rp74,9 miliar dan akan ditutupi defisit tersebut dengan pembiayaan daerah Rp74,9 miliar yang diperoleh dari total penerimaan pembiayaan Rp137,4 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp62,5 miliar,"
Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran akan tersisa nol rupiah karena dimanfaatkan untuk mengatasi defisit APBD 2023.
Idris juga mengatakan dengan disahkannya APBD 2023 maka anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan visi pemerintah untuk pembangunan di Sulbar sesuai rencana kerja pemerintah daerah, dan kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) pada 2023.
"Pemerintah Sulbar dan DPRD Sulbar akan terus melakukan kolaborasi dalam membangun daerah untuk kepentingan masyarakat," katanya.