Makassar, (ANTARA Sulsel) - Ketua Dewan Pembina Gerakan Adil Sejahtera dan Aman (ASA) Jenderal TNI (Purnawirawan) H Djoko Santoso mengatakan, kecenderungan peningkatan angka golongan putih atau Golput menjadi pekerjaan rumah Komisi Pemilihan Umum.

"Kalau Golput lebih banyak, berarti demokrasi kalah. Nah karena itu menjadi tugas KPU agar dapat memenangkan demokrasi," kata Djoko pada Pertemuan Forum Rektor Indonesia se-Sulawesi di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sabtu.

Menurut mantan Panglima TNI itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong proses demokrasi di negeri ini adalah memperbaiki sistem pemilihan umum (Pemilu).

Berkaitan dengan hal tersebut, Forum Rektor Indonesia (FRI) bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang menawarkan electronic vooting (E-Vooting) dinilai suatu terobosan, karena selain dapat menghemat anggaran Pemilu, juga memiliki jaminan akurasi data dan dapat diaudit.

"Jadi, dengan E-Vooting sebagai alternatif untuk Pemilu sukses ini harus diapresiasi, tinggal menunggu kapan penggunaannya itu, jangan sampai terjadi kontradiksi," katanya.

Selain memperbaiki sistem Pemilu, lanjut Djoko yang juga adalah Ketua Dewan Pembina Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) ini, juga harus mempersiapkan pemimpin masa depan, mengingat perjalanan bangsa dan negara Indonesia berada dalam persimpangan. Menjadi negara maju atau terpuruk.

Sementara itu, Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Prof Dr Laode M Kamaludin, M.Sc, M.Eng mengatakan, E-Vooting dapat menjadi alternatif alat Pemilu baik pada Pilpres maupun Pilkada bupati/wali kota.

Alasannya, selain karena pertimbangan ekonomis, juga akurasi datanya jauh lebih terjamin, akuntabel dan dapat diakses oleh semua masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, FRI tergerak untuk tidak sekedar memberikan imbauan moral untuk mendorong demokrasi, tetapi bersama BPPT mengajukan suatu alat yang dinilai lebih efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil pemungutan suara pada pesta demokrasi.