Kemendag mengurangi pasokan minyak goreng dalam negeri
Kamis, 27 April 2023 13:37 WIB
Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan dalam temu media di Jakarta, Kamis (27/4/2023). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan domestic market obligation (DMO) atau pasokan minyak goreng dalam negeri dikurangi dari 450 ribu ton per bulan menjadi 300 ribu ton per bulan atau kembali ke awal, yang berlaku mulai Mei 2023.
"Angka kewajiban DMO atau besaran DMO dilakukan pengurangan dari 450 ribu ton per bulan yang berlaku sampai akhir April ini, kembali ke 300 ribu ton per bulan, berdasarkan kapasitas terpasang sesuai dengan keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No 82/2022 yang lalu dan akan mulai berlaku bulan Mei 2023," ujar Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKperdag) Kasan dalam temu media di Jakarta, Kamis.
Kasan menyampaikan, kebijakan tersebut sesuai dengan hasil rapat koordinasi evaluasi tentang kebijakan minyak goreng yang dilaksanakan pada 18 April 2023 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Penurunan DMO merupakan sebuah langkah untuk mengendalikan kestabilan harga minyak goreng di wilayah domestik setelah periode Ramadhan dan Lebaran.
Lebih lanjut, kondisi harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng baik kemasan maupun premium saat ini dalam keadaan stabil baik selama Ramadhan hingga pasca Lebaran.
"Dalam rangka menjaga pasokan DMO agar tetap stabil, maka perlu adanya perubahan kebijakan," kata Kasan.
Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan, strategi untuk menjaga agar HET tetap stabil di seluruh wilayah Indonesia adalah dengan menetapkan insentif regional.
Saat ini HET untuk minyak goreng rakyat belum merata dikisaran Rp14 ribu, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Oleh karenanya, Kemendag masih terus melakukan melakukan evaluasi untuk menentukan angka insentif regional.
"Pertimbangannya, jika dinaikan angka insentif regional akan mengakibatkan angka pengalihan ekspor akan semakin tinggi, dikhawatirkan akan banjir hak ekspor," ujar Isy.
Lebih lanjut, "Jika ekspor tinggi maka keberlangsungan pasokan pelaku usaha untuk menjalankan kewajiban DMO akan terganggu, jadi ini dalam waktu dekat akan undang beberapa Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan diskusi mendalam."
Kemendag berencana mencairkan deposito hak ekspor produsen minyak goreng yang sempat tertahan selama masa Lebaran sebesar 3,02 juta ton mulai 1 Mei 2023. Deposito ini akan dicairkan selama sembilan bulan hingga Januari 2024 dengan masing-masing 336 ribu ton per bulan.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemendag turunkan pasokan minyak goreng jadi 300 ribu ton per bulan
"Angka kewajiban DMO atau besaran DMO dilakukan pengurangan dari 450 ribu ton per bulan yang berlaku sampai akhir April ini, kembali ke 300 ribu ton per bulan, berdasarkan kapasitas terpasang sesuai dengan keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No 82/2022 yang lalu dan akan mulai berlaku bulan Mei 2023," ujar Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKperdag) Kasan dalam temu media di Jakarta, Kamis.
Kasan menyampaikan, kebijakan tersebut sesuai dengan hasil rapat koordinasi evaluasi tentang kebijakan minyak goreng yang dilaksanakan pada 18 April 2023 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Penurunan DMO merupakan sebuah langkah untuk mengendalikan kestabilan harga minyak goreng di wilayah domestik setelah periode Ramadhan dan Lebaran.
Lebih lanjut, kondisi harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng baik kemasan maupun premium saat ini dalam keadaan stabil baik selama Ramadhan hingga pasca Lebaran.
"Dalam rangka menjaga pasokan DMO agar tetap stabil, maka perlu adanya perubahan kebijakan," kata Kasan.
Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan, strategi untuk menjaga agar HET tetap stabil di seluruh wilayah Indonesia adalah dengan menetapkan insentif regional.
Saat ini HET untuk minyak goreng rakyat belum merata dikisaran Rp14 ribu, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Oleh karenanya, Kemendag masih terus melakukan melakukan evaluasi untuk menentukan angka insentif regional.
"Pertimbangannya, jika dinaikan angka insentif regional akan mengakibatkan angka pengalihan ekspor akan semakin tinggi, dikhawatirkan akan banjir hak ekspor," ujar Isy.
Lebih lanjut, "Jika ekspor tinggi maka keberlangsungan pasokan pelaku usaha untuk menjalankan kewajiban DMO akan terganggu, jadi ini dalam waktu dekat akan undang beberapa Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan diskusi mendalam."
Kemendag berencana mencairkan deposito hak ekspor produsen minyak goreng yang sempat tertahan selama masa Lebaran sebesar 3,02 juta ton mulai 1 Mei 2023. Deposito ini akan dicairkan selama sembilan bulan hingga Januari 2024 dengan masing-masing 336 ribu ton per bulan.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemendag turunkan pasokan minyak goreng jadi 300 ribu ton per bulan
Pewarta : Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Jaksa ungkap 18 korporasi diuntungkan dalam kasus korupsi minyak mentah, berikut daftarnya
14 October 2025 4:32 WIB
4 terdakwa korupsi minyak mentah Pertamina rugikan negara Rp285,18 triliun
11 October 2025 11:21 WIB
Presdir Vale Indonesia duga kebocoran pipa minyak karena gempa bumi di Poso
30 September 2025 6:03 WIB
30 hektare sawah di Desa Asuli gagal panen akibat kebocoran minyak PT Vale
17 September 2025 7:29 WIB
Terpopuler - Ekonomi
Lihat Juga
PLN Sulselrabar evaluasi strategi komunikasi untuk perbaikan layanan hingga 3T
27 January 2026 11:40 WIB