Makassar (ANTARA) - Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Provinsi Sulawesi Selatan (PerDIK Sulsel) meminta KPU Sulsel proaktif melakukan sosialisasi untuk mendukung difabel menggunakan hak politiknya.

"Pihak KPU Sulsel agar lebih proaktif melakukan sosialisasi agar tidak terulang kesalahan yang sama pada periode sebelumnya yang menyisakan banyak difabel tidak menggunakan hak pilihnya," kata direktur PerDIK Sulsel Abdurrahman Gus Dur di Makassar, Rabu.

Dia mengingatkan agar komisioner hendaknya belajar dari pengalaman sebelumnya dengan melihat persoalan pendataan difabel dan juga logistik yang dapat digunakan saat melakukan pemilihan pada hari H Pemilu

Oleh karena itu, kata dia, pihak KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sulsel harus lebih aktif melakukan sosialisasi dan pendataan kepada para difabel yang sudah memenuhi syarat memilih.

"Kita dapat belajar dari praktek bayi yang dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Takalar pada Pemilu 2017.," katanya.

Saat itu KPU Kabupaten Takalar mengumumkan di website bahwa jumlah difabel sebanyak 123 orang, namun setelah PerDIK Sulsel melakukan pendampingan dan berdiskusi dengan KPU setempat, akhirnya dilakukan pendataan ulang dan jumlah difabel mencapai 908 orang.

"Jadi ada selisih banyak dari hasil pendataan sebelumnya. Berangkat dari hal ini, terlihat betapa pentingnya pendataan dan verifikasi di lapangan terkait jumlah difabel," ujarnya.

Mengenai tingkat partisipasi kalangan difabel di Sulsel, kata dia, pada saat Pilkada Gubernur Sulsel 2017 sudah mencapai 21 persen atau ada kenaikan tiga persen dibandingkan pada Pemilu atau Pilkada lima tahun sebelumnya yang hanya 19 persen.