Makassar (ANTARA) - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Makassar Sulawesi Selatan menjembatani sinergi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) dan UMKM di kota itu.
"Kami selaku perangkat daerah menjembatani lembaga di bawah naungan Kementerian koperasi dan UMKM RI itu dengan UMKM yang membutuhkan bantuan dana dan pembinaan," kata Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar Muh Sukma Saleh di Makassar, Selasa.
Dia mengatakan upaya menjembatani sinergi kedua unsur tersebut adalah bagian dan tugas Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar dalam memberikan ruang promosi dan peluang bagi pelaku usaha dengan pihak bapak angkat atau lembaga.
Menurut dia, koperasi yang memiliki binaan UMKM memiliki ruang untuk memfasilitasi pelaku UMKM dengan LPDB yang berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UMKM RI.
Peran LPDB itu memberikan bantuan permodalan kepada Koperasi koperasi dan binaannya. Hanya saja kadang banyak koperasi yang mengajukan permohonan bantuan dana namun karena prosedurnya ketat sehingga banyak persyaratan yang tidak terpenuhi.
Oleh karena itu, lanjut dia, melalui Diskop dan UMKM Kota Makassar diharapkan dapat mempertemukan kedua pihak untuk mengeliminasi persoalan akses pendanaan.
"Koperasi dalam hal ini selaku pembina diminta untuk membantu dan memfasilitasi," katanya.
Berdasarkan data Diskop dan UMKM Sulawesi Selatan diketahui terdapat 1.964 koperasi namun yang aktif hanya sekitar 1.028 koperasi. Dari jumlah koperasi tersebut sekitar 50 persen ada di Makassar.
"Kami selaku perangkat daerah menjembatani lembaga di bawah naungan Kementerian koperasi dan UMKM RI itu dengan UMKM yang membutuhkan bantuan dana dan pembinaan," kata Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar Muh Sukma Saleh di Makassar, Selasa.
Dia mengatakan upaya menjembatani sinergi kedua unsur tersebut adalah bagian dan tugas Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar dalam memberikan ruang promosi dan peluang bagi pelaku usaha dengan pihak bapak angkat atau lembaga.
Menurut dia, koperasi yang memiliki binaan UMKM memiliki ruang untuk memfasilitasi pelaku UMKM dengan LPDB yang berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UMKM RI.
Peran LPDB itu memberikan bantuan permodalan kepada Koperasi koperasi dan binaannya. Hanya saja kadang banyak koperasi yang mengajukan permohonan bantuan dana namun karena prosedurnya ketat sehingga banyak persyaratan yang tidak terpenuhi.
Oleh karena itu, lanjut dia, melalui Diskop dan UMKM Kota Makassar diharapkan dapat mempertemukan kedua pihak untuk mengeliminasi persoalan akses pendanaan.
"Koperasi dalam hal ini selaku pembina diminta untuk membantu dan memfasilitasi," katanya.
Berdasarkan data Diskop dan UMKM Sulawesi Selatan diketahui terdapat 1.964 koperasi namun yang aktif hanya sekitar 1.028 koperasi. Dari jumlah koperasi tersebut sekitar 50 persen ada di Makassar.