Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mendorong pengelolaan sumber daya alam (SDA) melalui skema perdagangan karbon.
Kepala Bapperida Provinsi Sulbar Junda Maulana, di Mamuju, Selasa menegaskan, pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara kolaboratif dan berkelanjutan sebagai solusi menghadapi kompleksitas pembangunan serta keterbatasan keuangan daerah.
"Sulbar harus mampu mengelola seluruh potensi yang dimiliki, termasuk hutan lindung yang mendominasi wilayah kita, sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan," kata Junda
Itu disampaikan, pada pertemuan Kelompok Kerja (Pokja)
Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus (REDD+) Sulbar.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyaluran dana Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund Output 2 melalui Yayasan Sulawesi Cipta Forum (SCF).
Pertemuan Pokja REDD+ Sulbar itu merupakan bagian dari program kolaborasi berbagai pihak untuk optimalisasi hutan dan lahan yang berkontribusi terhadap penurunan emisi dan peningkatan penghidupan berkelanjutan di Sulbar.
"Program ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian penyaluran dana RBP REDD+ periode 2024-2027 antara Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan SCF selaku lembaga perantara," terang Junda Maulana.
Ia menekankan bahwa skema perdagangan karbon dapat menjadi salah satu terobosan keuangan bagi daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.
Menurutnya, potensi kawasan hutan Sulbar yang luas dapat dioptimalkan bukan hanya sebagai penyerap emisi karbon, tetapi juga sebagai sumber pendapatan daerah berbasis lingkungan.
Junda Maulana yang juga Ketua Pokja REDD+ menyampaikan bahwa audiensi bersama SCF dan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, telah dilakukan untuk membahas peluang implementasi perdagangan karbon di tingkat daerah.
"Kami mendorong Tim Pokja REDD+ bersama SCF untuk segera menyusun proposal pendanaan dan skema pembiayaan berbasis karbon, lalu mempresentasikan kepada pak Gubernur. Kami akan terus mengawal dan mendukung penuh inisiatif ini," ujar Junda Maulana.
Sementara, Program Manager SCF Abdul Syukur Ahmad memaparkan, laporan realisasi dana dan progres pelaksanaan program hingga September 2025.
Dari total dana sebesar Rp12,68 miliar, telah masuk Rp5,9 miliar dan terealisasi Rp3,95 miliar, dengan rincian sembilan dari 28 aktivitas telah selesai, delapan sedang berjalan dan 11 lainnya belum dimulai.
"Program REDD+ Sulbar ini ditargetkan berlangsung selama 36 bulan, sejak September 2024 hingga Agustus 2027, dengan harapan dapat memperkuat kontribusi daerah terhadap penurunan emisi karbon nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan," jelas Abdul Syukur.