Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar menyusun peta jalan atau roadmap pengendalian inflasi periode tahun 2025-2027.
"Peta jalan ini penting menjadi arah kebijakan daerah dalam upaya penanggulangan inflasi," kata Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana, pada konsinyering penyusunan peta jalan inflasi Sulbar 2025-2027, di Mamuju, Kamis.
Kegiatan konsinyering tersebut dihadiri oleh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta perwakilan instansi terkait.
Tujuannya adalah menyusun arah kebijakan dan strategi pengendalian inflasi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk tiga tahun ke depan.
Junda Maulana menekankan pentingnya peta jalan pengendalian inflasi itu sebagai pedoman kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
"Inflasi ini efeknya sangat luas ketika tidak bisa kita kendalikan. Alhamdulillah, inflasi Sulbar saat ini terjaga, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah," ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa penyusunan peta jalan baru dilakukan karena masa berlaku dokumen sebelumnya telah berakhir.
"Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulbar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi lama. Apa yang sudah baik akan kita lanjutkan dan yang belum optimal akan kita rumuskan kembali," jelasnya.
Dia menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
"Pengendalian inflasi tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kolaborasi semua pihak," katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang agar inflasi tetap terkendali.
Menurutnya, persoalan inflasi berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu, kata dia, juga sejalan dengan misi pertama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
"TPID tidak hanya berbicara soal inflasi, tapi juga penurunan kemiskinan karena daya beli masyarakat yang lemah bisa memicu inflasi," jelasnya.
Junda Maulana mengingatkan agar dalam penilaian inflasi, tidak hanya fokus pada dua daerah utama, yakni Kabupaten Mamuju dan Majene, tetapi memperhatikan seluruh wilayah di Sulbar karena adanya keterkaitan antar-wilayah dalam pola distribusi.
Ia menyarankan agar strategi seperti subsidi ongkos angkut distribusi barang juga dipertimbangkan untuk menjaga kestabilan harga.
Sementara, Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulbar Eka Putra Budi Nugroho menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Pemprov Sulbar.
"Kami sebagai mitra kerja Pemprov Sulbar terus berkomitmen memperkuat upaya pengendalian inflasi. Ada empat elemen penting yang menjadi perhatian, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif," kata Eka Putra.
Bank Indonesia Perwakilan Sulbar, lanjut Eka Putra, akan terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam program-program pengendalian inflasi, termasuk memberikan subsidi biaya transportasi untuk memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok.
"Dengan penyusunan peta jalan ini, diharapkan arah kebijakan pengendalian inflasi Sulbar tahun 2025-2027 dapat terlaksana dengan baik, terukur dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," terang Eka Putra.