Maros (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Maros melakukan percepatan penurunan stunting melalui pendekatan kepada kelompok sasaran, khususnya 3.700 balita yang masih masuk kategori stunting dari total 29.201 balita di daerah itu.
Bupati Maros HAS Chaidir Syam di Maros, Minggu, mengatakan pemkab telah mengalokasikan APBD sekitar Rp60 miliar atau empat persen dari total APBD 2025 untuk penanganan stunting.
Selain itu, katanya, menggalakkan pendampingan pada keluarga yang memiliki anggota keluarga rawan stunting dengan memberikan makanan tambahan menu bergizi dan seimbang, menggiatkan intervensi oleh Tim Penggerak PKK, posyandu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu penanganan stunting dari hulu ke hilir.
Pencegahan stunting dari hulu itu, diantaranya menekan angka pernikahan dini dengan memberikan secara rutin konseling kepada calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun.
Angka prevalensi stunting di daerah setempat turun 12,3 persen pada 2025. Kondisi tersebut di bawah rata-rata angka prevalensi stunting di Provinsi Sulsel yang tercatat 23 persen.
"Penurunan angka prevalensi tersebut membawa angka stunting di Kabupaten Maros dari 34,7 persen pada 2023 menjadi 22,4 persen pada 2025,'' katanya.
Meskipun target dari provinsi sudah terlampaui, kata dia, secara nasional masih terus digenjot untuk mencapai target prevalensi stunting nasional 19,8 persen.
Dia mengatakan kondisi tersebut terus memacu agar semua pihak bersama-sama menurunkan angka prevalensi stunting di kabupaten yang berjulukan "Butta Salewangan" ini.