Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus memperkuat kualitas demokrasi dan birokrasi khususnya di wilayah timur Indonesia.
Berdasarkan data yang dipaparkan, nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren yang dinamis. Di tahun 2022 nilainya sebesar 80 dan turun di tahun 2023 dengan capai sebesar 76,43 lalu tahun 2024 naik menjadi 78,93.
"Untuk tahun 2025 masih menunggu publikasi oleh BPS per April 2026," kata Kepala Bakesbangpol Provinsi Sulsel Bustanul Arifin dalam keterangannya di Makassar, Minggu.
Dia mengungkapkan sejumlah faktor yang mempengaruhi dinamika demokrasi di wilayahnya salah satunya adalah beberapa produk peraturan kepala daerah di kabupaten/kota yang dianggap menghambat kebebasan berkeyakinan.
"Maka, perlu koordinasi Pokja IDI untuk menyikapi dinamika faktual ini," tuturnya pada Rapat Asistensi Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Wilayah Timur di Makassar.
Selain itu, ia mencatat Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan frekuensi unjuk rasa yang tinggi, meski sebagian besar dipicu oleh isu-isu berskala nasional, bukan lokal.
IDI kini telah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi para gubernur. Hal ini bertujuan agar kepala daerah lebih fokus dalam mengawal transisi dan stabilitas demokrasi di wilayah masing-masing.
Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah pusat tengah menyiapkan skema reward atau penghargaan bagi daerah yang berhasil mencapai kategori IDI "Tinggi" pada penilaian tahun 2025 yang dilaksanakan di tahun 2026 ini.
Di sisi lain, Kementerian PPN/Bappenas menargetkan IDI nasional. Pada tahun 2025, target dipatok pada angka 81,69 hingga 85,23, dan diharapkan meningkat menjadi 83,42 hingga 86,96 pada tahun 2029.
Namun, sejumlah tantangan masih membayangi, di antaranya keterbatasan data. Sejauh ini masih ada sembilan provinsi yang belum melengkapi data sekunder.