Makassar (ANTARA Sulsel) - Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan Satuan Tugas Khusus yang dibentuknya akan banyak terlibat dengan Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi untuk menangani perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat serta kepala daerah.

"Kan ada Satgassus. Nantinya, Satgassus ini akan banyak berada di kejaksaan daerah untuk membantu menangani perkara-perkara korupsi khusus yang melibatkan pejabat," ujarnya di Makassar, Kamis.

Satgassus ini adalah gabungan dari jaksa-jaksa yang memiliki kemampuan menyelidik dan menyidik sehingga tidak diragukan lagi mampu menangani sejumlah perkara-perkara yang mempunyai tingkat kesulitan tinggi.

Prasetyo mengatakan perkara yang ditangani oleh tim Satgassus tidak akan bisa diintervensi karena bekerja secara profesional dalam menegakkan peraturan.

Dia juga menjamin kerja sama yang terjalin dengan Komisi Pemberantaaan Korupsi (KPK) tidak akan mengganggu kinerja Satgassus karena tim ini lebih banyak melakukan pemberantasan di daerah.

"Satgasus dan KPK tidak akan tumpang tindih. Masing-masing akan bekerja sama," katanya.

Menurut Prasetyo, Kejaksaan mempunyai struktur organisasi yang terpusat dan berada di setiap provinsi, kabupaten dan kota, sehingga dinilai lebih efektif dalam pemberantasan korupsi.

Antara KPK dan Kejaksaan, juga mempunyai kekurangan dan kelebihan karena KPK tidak memiliki perpanjangan tangan di setiap daerah. Berbeda halnya dengan Kejaksaan yang memiliki itu semua.

Selain itu, mengenai beberapa kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK dan kemungkinan akan diserahkan ke Satgassus Kejagung, pihaknya sudah mempersiapkan itu.

"Yang jelas ini masih wacana. Memang, ada beberapa kasus yang akan diserahkan KPK ke Kejaksaan dan kami segera mengusut dan menuntaskannya," tegas Prasetyo. N Yuliastuti