Sulsel peroleh anggaran Rp39,6 miliar program Pisew

Jumat, 11 Mei 2018 15:03 WIB

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKP2) Provinsi Sulsel Andi Bakti Haruni (kiri) saat Rapat Koordinasi Awal Program Pisew Sulsel tahun 2018 di Makassar, Jumat (115). (FOTO/Ist)

Makassar (Antaranews Sulsel) - Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memperoleh anggaran total Rp39,6 miliar untuk Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew) tahun 2018.

"Ada 66 kecamatan di Sulsel yang memperoleh alokasi anggaran masing-masing Rp600 juta dalam program Pisew ini," kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKP2) Provinsi Sulsel Andi Bakti Haruni di sela Rapat Koordinasi Awal Program Pisew Sulsel tahun 2018 di Makassar, Jumat.

Program ini, kata dia, bertujuan menyediakan atau meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah.

Sasarannya, kata Andi Bakti, adalah terbangunnya infrastruktur dasar skala kewilayahan, misalnya infrastruktur transportasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur penunjang produksi pertanian dan industri, dan infrastruktur peningkatan prasarana pendukung pemasaran pertanian, makan, perikanan, dan sektor pariwisata.

Selain itu, kata dia, adalah meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, dan mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam pembangunan.

"Nantinya program ini dikelola oleh Badan Kerja Sama Antar Desa, dan bersifat padat karya," imbuhnya.

Dalam program ini, menurut Andi Bakti, masyarakat akan dilibatkan secara aktif mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan.

"Program ini kita harapkan tepat sasaran, dengan manajemen atau penatausahaan yang baik," ujarnya.

Ia menjelaskan masalah yang sering dijumpai dalam pelaksanaan program ini di lapangan adalah konflik kepentingan antartokoh, dan kepentingan desa. Hal ini, kata dia, harus diminimalisir.

"Tugas Pemda melalui tim pelaksana kabupaten adalah melakukan pembinaan, koordinasi dan monitoring evaluasi," ucapnya.

Ada pun ke-66 kecamatan yang memperoleh alokasi anggaran tersebut tersebar di 14 kabupaten, yaitu Kabupaten Gowa (3 kecamatan), Takalar (6 kecamatan), Jeneponto (3 kecamatan), Bantaeng (1 kecamatan), Selayar (3 kecamatan), Maros (1 kecamatan), Bone (7 kecamatan), Wajo (10 kecamatan), Sidrap (11 kecamatan), Luwu (7 kecamatan), Luwu Utara (3 kecamatan), Enrekang (3 kecamatan), Tana Toraja (2 kecamatan), dan Kabupaten Toraja Utara (6 kecamatan).

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.