Panwaslu laporkan sengketa Pilkada Makassar ke DKPP

id pilkada makassar,panwaslu makassar,lapor kpu makassar,dkpp,moh ramdhan pomanto

Foto dokumentasi. Ketua (Panwaslu Makassar Nursari (tengah) membacakan putusan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Walikota Makassar di kantor Panwaslu Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (13/5/18). ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Makassar (Antaranews Sulsel) - Panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar berencana melaporkan KPU Makassar ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu setelah menolak menjalankan putusan memasukkan kembali pasangan calon Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari sebagai kontestan.

"Sementara ini masih dilakukan rapat soal itu. Tentu kami akan melakukan penindakan terkait persoalan ini dan sesegera mungkin dilakukan pelaporan," kata Humas Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Muhammad Maulana saat dikonfirmasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.

Menurut dia, dasar pelaporan itu karena KPU Makassar dinilai melakukan pelanggaran kode etik disebabkan tidak menaati putusan untuk memasukkan kembali pasangan Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) sebagai calon setelah digugurkan KPU setempat karena menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA).

"Selain pelanggaran kode etik, juga tidak melaksanakan perintah Undang-undang bahkan secara jelas menghilangkan hak konstitusional seseorang hingga menimbulkan kerugian," kata dia.

Secara terpisah, Ketua Bawaslu Sulsel La Ode Arumahi terkejut atas keputusan KPU Makassar yang tidak menjalankan putusan Panwaslu Makassar mengenai sengketa pilkada Makassar.

Meski telah mendapat kabar tersebut, seharusnya putusan dan rekomendasi dibedakan, sebab pada dasarnya rekomendasi bisa tidak dilaksanakan karena ada dasarnya, sementara putusan mestinya dijalankan.

Kendati demikian, secara kelembangaan Panwaslu Kota Makassar dianggap telah menjalankan tugas dengan baik serta sudah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Saya melihat teman-teman di Panwaslu Makassar sudah bekerja pada jalurnya, mereka menjalankan sesuai prosedur. Tetapi kami tidak bisa menilai putusan itu, karena mereka yang bersidang, namun secara prosedur sudah sesuai," katanya.

Mengenai sikap KPU Makassar yang tidak menjalankan putusan Panwaslu, pihaknya menghargai keputusan itu, hanya saja disisi lain tetap disesalkan karena sama-sama punya pegangan.

Komisioner KPU Makassar Rahma Sayyed mempersilahkan Panwaslu Makassar melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) asalkan jelas dasar perlaporan itu.

"Tidak apa-apa. Silahkan saja kami bisa memaklumi itu," singkat mantan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sulsel ini.

Dengan tidak dijalankannya putusan Panwaslu tersebut, maka hampir dipastikan hanya satu pasangan calon, yakni Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) nomor urut satu yang maju melawan kolom kosong di Pilkada Makassar 27 Juli 2018, yang sedianya diisi pasangan "DIAmi" nomor urut dua.

Namun hal itu dianulir karena dinilai melanggar aturan serta dikuatkan dalam putusan MA setelah kasasi.
Pewarta :
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar