Kemenkum HAM Sulbar gelar sosialisasi TKA

id model layanan terpadu, sosialisasi TKA, Mamuju, Sulbar,kemenkumham,andi farida

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Andi Farida (Ist)

Mamuju (Antaranews Sulsel) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menggelar rapat dan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), dan penyampaian potensi investasi di daerah itu, Rabu. 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Andi Farida mengatakan, rapat tersebut merupakan salah satu proses sosialisasi yang dilakukan oleh jajaran Imigrasi Kemenkumham Sulbar dalam rangka penyebarluasan peraturan yang juga terkait dengan Keimigrasian.

Ia juga menyampaikan bahwa untuk menunjang pembangunan di Indonesia, pemerintah saat ini sedang berupaya menarik minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

"Salah satu alasan utama mengapa Indonesia membutuhkan investasi adalah Indonesia belum memiliki dana yang cukup untuk mendanai pembangunan di semua sektor," kata Andi Farida.

Hal tersebut lanjutnya, merupakan salah satu program yang digariskan dalam program Nawacita pemerintahan sekarang ini.

"Bahwa negara hadir dan membangun dari daerah pinggiran, diantaranya dengan terimplementasikannya pembangunan infrastruktur jalan raya sepanjang Papua, pembangunan rel kereta api, pembangunan tol laut dan pembangunan di bidang industri pertambangan," terang Andi Farida

 Semua itu lanjut dia, diharapkan terciptanya lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dengan maksimal dan adanya alih teknologi dari luar negeri ke Indonesia.

Ia juga menambahkan, dengan melihat arus investasi asing di Indonesia masih dirasakan banyak mengalami hambatan, salah satunya adalah proses perizinan yang berbelit-belit dalam waktu yang begitu lama, baik dalam satu institusi maupun antarlembaga.

Ia mencontohkan, pada proses pemberian izin keimigrasian dan pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja asing oleh Kementerian Tenaga Kerja.

"Untuk itu, kehadiran Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah upaya pemerintah untuk memangkas proses birokrasi pengurusan perizinan penggunaan tenaga kerja asing yang akan berinvestasi ke Indonesia, sehingga orang asing akan merasa nyaman untuk berinvestasi," jelas Andi Farida.

Ia menyatakan, pelaksanaan kegiatan ini dapat menjadi wadah koordinasi serta diharapkan masyarakat luas mengetahui bahwa pemerintah telah membuat kebijakan penyederhanaan proses pemberian perizinan bukan kemudahan, terutama di bidang keimigrasian yaitu visa dan izin tinggal, dan rekomendasi teknis terutama izin bekerja dari Kementerian Tenaga Kerja melalui satu sistem yang terintegrasi.

Rapat dan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan penyampaian potensi investasi itu juga dihadiri Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat,.Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov Sulbar Rachmad, yang juga sebagai narasumber serta para pejabat Kantor Wilayah dan UPT Imigrasi jajaran Kanwil Kemenkumham Sulbar.
Pewarta :
Editor: Suriani Mappong
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar