TAPD Diminta Alihkan Belanja Tidak Langsung
Makassar (ANTARA Sulsel) - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diminta mengalihkan sebagian rancangan belanja tidak langsung ke belanja langsung pada APBD 2010.
"Rancangan anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lebih kecil dibandingkan dengan anggaran tidak langsung sehingga sebagian harus digeser ke anggaran langsung," kata anggota Badan Anggaran DPRD Sulsel Ariyadi Arsal saat rapat dengan TAPD Sulsel di Makassar, Jumat.
Menurut dia alokasi anggaran tersebut tidak mencerminkan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah (RPJPMD) yang berpihak pada rakyat.
"Dalam rencana alokasi belanja APBD Sulsel 2010 yang diajukan TAPD sebesar Rp2,373 triliun, sekitar Rp1,612 triliun di antaranya adalah belanja tidak langsung, sedangkan belanja langsung hanya Rp761 miliar," katanya.
Ia mengatakan belanja langsung adalah belanja yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur, sedangkan belanja tidak langsung rancangan TAPD terdiri atas belanja gaji pegawai Rp547 miliar, belanja bunga Rp400 juta, belanja hibah Rp79,43 miliar, belanja bantuan sosial Rp17,87 miliar.
"Selanjutnya, belanja bagi hasil ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Rp550 miliar, belanja bantuan keuangan ke kabupaten/kota Rp404 miliar, dan belanja tidak terduga Rp15 miliar," katanya.
Ariyadi mengatakan belanja bagi hasil dan belanja bantuan ke kabupaten/kota terlalu besar, padahal keberadaannya sukar dikontrol provinsi karena yang akan melaksanakan adalah kabupaten/kota.
"Kalau dana ini sudah diserahkan ke kabupaten/kota bukan lagi provinsi yang bertanggung jawab," katanya.
Sekretaris TAPD Sulsel A Yushar Huduri menerima baik usulan badan anggaran dan menyatakan akan membicarakannya kembali dengan TAPD.
"Kalau itu keinginan badan anggaran, maka kita akan mengurai kembali setiap anggaran," katanya.
ia juga menjelaskan jika dalam anggaran tidak langsung ada sekitar 70 persen anggaran langsung.
Yushar yang juga Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan adanya penambahan belanja pegawai sekitar Rp30 miliar karena kebijakan pemerintah yang menaikkan gaji 10.236 pegawai di lingkungan Pemprov Sulsel. (T.PSO-099/E005)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
